Ketua DPD terpilih Oesman Sapta Odang (kedua kiri) bersama Wakil Ketua I Nono Sampono (kiri) dan Wakil Ketua II Darmayanti (ketiga kiri) diambil sumpah jabatan oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial M. Syarifuddin (kanan) saat pelantikan Ketua DPD pada Rapat Paripurna DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4). Oesman Sapta menjadi Ketua DPD menggantikan Mohammad Saleh. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Ketua MA Bidang Yudisial M. Syarifuddin (kedua kanan) foto bersama Ketua DPD terpilih Oesman Sapta Odang (kedua kiri), Wakil Ketua I Nono Sampono (kiri) dan Wakil Ketua II Darmayanti (kanan) usai mengambil sumpah jabatan saat pelantikan Ketua DPD pada Rapat Paripurna DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4). Oesman Sapta menjadi Ketua DPD menggantikan Mohammad Saleh. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ketua Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Mashuri Mashuda melihat adanya upaya penguasaan yang dilakukan partai politik terhadap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Parpolisasi kelembagaan DPD RI ini dianggap KOKAM sebagai lelucon politik karena justru terjadi di lembaga yang seharusnya menjadi representasi daerah. Hal tersebut tidak ubahnya sebagai upaya penambahan fraksi dalam DPD.

“Ada upaya parpolisasi, men-take over. DPD RI yang representasi dari daerah saat ini sangat nampak di depan mata kita. Mulai ada ketua DPD itu dipimpin oleh ketua umum partai. Ini sama dengan fraksi tambahan, sangat lucu,” kata Mashuri di Gedung Dewan Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/4).

Ia dengan tegas meminta DPD dibubarkan karena tidak lagi merepresentasikan daerah-daerah di Indonesia. Sebab kenyataannya sudah terjadi, lembaga keterwakilan daerah dikuasai partai politik.

Sementara Donal Fariz dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan DPD RI sudah keluar jalur dari spirit pembentukannya. Masuknya parpol ini juga terjadi disaat lembaga tersebut dipenuhi sejumlah masalah internal.

“Memang sudah keluar dari tujuan awalnya, semakin menggunung dan menggurita korupsi. (Belum) perebutan kekuasaan Irman Gusman dan AM Fatwa, lalu sekarang ke Osman. Orang jadi jenuh karena fungsi tidak jelas. Tujuan DPD ini pun dipertanyakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, terjadi kericuhan dalam sidang paripurna DPD RI yang diadakan di Komplek Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (3/4) kemarin. Hal ini disebabkan permasalahan yang terjadi pada lembaga senator tersebut adalah perebutan kursi pimpinan DPD RI.

Dalam prosesnya, perebutan kekuasan di DPD RI dimenangkan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD RI serta Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua DPD RI, secara aklamasi, Selasa (4/4). Pelantikan OSO berlangsung di ruang rapat paripurna DPD RI.

(Teuku Wildan)

Artikel ini ditulis oleh: