Hak Atas Tanah Masyarakat, Menteri ATR/BPN Berkomitmen Hadirkan Kepastian Hukum

Surabaya, Aktual.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja ke Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Jumat (15/03).

Dalam kunjungannya ke Kota Pahlawan ini, AHY mengawali agenda dengan mengunjungi Universitas Airlangga (Unair).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri AHY berbicara terkait tugas yang diemban saat ini.

Dia menegaskan bahwa tanah adalah masalah mendasar bagi seluruh rakyat, tidak memandang status ekonomi atau sosial, baik itu individu maupun pelaku usaha.

“Pertahanan dan pertanahan tidak bisa dipisahkan karena setiap jengkal tanah harus kita pertahankan,” ujarnya.

Kementerian ATR/BPN bertekad untuk menciptakan keadilan dengan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.

“Karena itulah kami fokus pada sertifikasi tanah, dengan harapan semakin banyak yang terdigitalisasi sehingga administrasinya lebih tertib, dan pada akhirnya masyarakat dapat mengakses haknya dengan lebih mudah,” kata Menteri AHY.

Proses sertifikasi tanah, lanjut AHY, dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak PTSL diperkenalkan pada 2017, telah terjadi peningkatan signifikan dalam nilai ekonomi.

“Upaya sertifikasi ini sungguh berdampak nyata, dari tahun 2017 hingga 2023, diperkirakan telah terdapat penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.000 triliun di masyarakat,” tambahnya.

AHY berharap bahwa penerimaan sertipikat tanah oleh masyarakat dapat memberikan kesejahteraan, salah satunya dengan memanfaatkannya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

“Dengan memiliki sertipikat tanah, ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dari bank untuk kegiatan usaha. Kami berharap dapat menciptakan iklim investasi yang semakin baik,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan