Jakarta, Aktual.Com – Peluang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki perumahan layak dan terjangkau adalah hal yang penting, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan maupun untuk memastikan apakah penggunaan dana remitansi untuk kegiatan ekonomi produktif. Pasalnya selama ini uang TKI yang dikirim lebih banyak dipakai untuk kegiatan konsumtif.
Hal tersebut seperti disampaikan oleh Menaker Hanif Dhakiri saat Peresmian dan Peletakan Batu Pertama Perumahan TKI di Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (20/12/2016).
Kebutuhan TKI akan perumahan kata Hanif cukup besar, seiring dengan masih besarnya kekurangan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara nasional.
“Backlog perumahan kita secara nasional sekitar 13.5 juta. Oleh karenanya, program perumahan TKI menjadi terobosan untuk meningkatkan akses TKI terhadap perumahan layak dan terjangkau,” ujar Hanif.
Hanif menambahkan langkah ini sekaligus untuk melengkapi program sejuta rumah untuk pekerja yang diluncurkan pemerintah tahun lalu.
Pemerintah sambung Hanif melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan kebijakan perumahan TKI yang layak dan terjangkau.
“Perlu ada kebijakan untuk menguatkan akses TKI terhadap perumahan layak dan terjangkau. Kita siapkan itu. Skemanya yang penting mudah dan terjangkau oleh para TKI yang bekerja di luar negeri”, ucap Hanif.
Hanif menyatakan pihaknya juga mendorong dan mendukung inisiatif kelompok-kelompok purna TKI dan organisasi masyarakat sipil yang mengembangkan model perumahan TKI berbasis komunitas, seperti yang sudah dilakukan oleh Perkumpulan Peduli Buruh Migran di Madiun.
Hanif berpendapat langkah ini dapat mempercepat perwujudan perumahan layak dan terjangkau bagi TKI, serta menguatkan sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan TKI purna.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
