Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5). Munaslub yang berlangsung 14-17 Mei 2016 tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta perwakilan dari DPP dan DPD seluruh Indonesia untuk memilih kembali ketua umum partai setelah sempat kisruh pada munas sebelumnya. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/aww/16.

Jakarta, Aktual.com — Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengaku tak keberatan dengan bergabungnya Partai Golkar pasca menyatakan diri keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Menurutnya, memang saat ini pemerintah membutuhkan stabilitas politik. Selain itu, dengan penambahan partai pendukung, setiap pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efisien.

“Ketika kekuatan 50:50, dengan banyak oposisi maka enggak efektif. Sehingga ketika Golkar gabung maka pemerintah semakin kuat dan itu modal buat pemerintah Jokowi untuk menjalankan platform politik dan pembangunan. Bergabungnya Golkar mempercepat target pembangunan pemerintahan Jokowi,” ujar Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5).

Namun, lanjutnya, tentu tidak ada “makan siang yang gratis”. Ketika Golkar menyatakan mendukung, kata Dadang, tentu ada timbal balik pemerintahan Jokowi untuk memberikan porsi kursi kabinet.

“Pemerintahan Jokowi tak boleh lupakan partai-partai yang sebelumnya sudah mendukung. Sehingga enggak boleh merangkul yang baru tapi mengkhianati dan membuat sakit hati pendukung lama,”

“Kalau terjadi presiden enggak bijaksana juga,” cetus Dadang.

Dadang mengingatkan agar pendukung yang telah lama bergabung dapat tetap terpelihara tanpa pengurangan jatah kabinet.

“Kalau Golkar datang kasih kursi, tapi jangan kurangi jatah parpol pendukung lama. Biarkan kurangi jatah kaum profesional. Sehingga reshuffle jangan buat dikotomi parpol dan kelompok profesional. Karena tentu orang parpol juga profesional dan siap duduki posisi apapun,” pungkasnya.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Hanura ini menambahkan Presiden Jokowi boleh menambahkan jatah bagi parpol pendukung lama. Tetapi jangan sampai mengurangi. Jika dikurangi, kata dia, berarti presiden tak bijaksana.

“Kuncinya jangan buat sakit hati pendukung lama tapi kasih jatah proporsional kepada pendatang baru. Baru negara bisa stabil,” tandas Dadang.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Nebby