Jakarta, Aktual.com — Politikus Partai Hanura Dadang Rusdiana mengapresiasi langkah pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi. Ia mengaku menyambut baik rencana tersebut meskipun pelaksanaannya tidak mudah.
“Sebagai sebuah upaya yang cukup bagus. Dengan deregulasi dan sebagainya walaupun pasar belum respon totally. Rupiah masih melemah, perpres, tax holiday, percepatan implementasi anggaran. Kita sambut baik walaupun tidak mudah,” ujar Dadang di Jakarta, Jumat (11/9).
Dadang berharap agar nantinya bisa ditindaklanjuti langkah teknis. Namun, sebagai partai koalisi pendukung pemerintah, Hanura tidak bisa mengintervensi lebih jauh.
“Saat ‘the fed’ naikan suku bunga kidak tidak bisa intervensi AS,” katanya
Anggota Komisi XI ini mengatakan pemerintah harus menjabarkan paket kebijakan tersebut, termasuk pemerintah daerah. Sebab, kebijakan itu juga tidak boleh sampai menghambat investasi.
“Karena investasi ini dalam sistem negara, ini bagaimana menciptakan sistem impelemntasi dan anggaran. Seperti contoh kemendes, sudah da transfer tapi 26 persen. Harus bagi peran. Kalau seandainya daerah banyak kebijakan yang hambat investasi, ratusan ijin daerah yang hambat investasi, daerah itu harus didorong. Tidak hanya presiden, tapi juga pejabat kementerian,” jelasnya
Terkait hal tersebut, Hanura mendorong anggotanya di setiap komisi DPR untuk memantau penyerapan anggaran.
“Kita memiliki anggota di setiap komisi,itu yang kita dorong, kita pantau penyerapan anggaran yang baru 30 persen. Dorong pemrintah dan forum, ketum dan preside, kita sampaikan itu. Saya kritisi apbn itu diatur dalam UU, tapi kenapa tidak bisa berjalan karena BPKP yang diatur berdasarkan perpres. Hambatan birokrasi yang hambat pembangunan itu,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
