Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi XI DPR RI, Nurdin Tampubolon mengatakan tak masalah pengesahan RAPBN 2016 tanpa Presiden Joko Widodo di dalam negeri. DPR menetapkan kemungkinan pembahasan akan dilakukan tanggal 29 Oktober mendatang.
Setelah, semula Banggar menjanjikan rapat paripurna pembahasan RAPBN pada 22 Oktober sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Amerika Serikat.
“Sebenarnya nggak ada pak Jokowi pun nggak ada masalah. Hubungan nya langsung karena pemerintah sudah mendelegasikan penetapan RAPBN kepada menteri terkait. Itulah yang betul-betul concern dan langsung berinteraksi dengan DPR. Jadi tidak ada presiden dalam mengetuk APBN itu tidak masalah,” ujar Nurdin Tampubolon di DPR, Jakarta, Rabu (21/10).
Nurdin menjelaskan, sebenarnya di UU APBN seharusnya sudah diputuskan sebelum tanggal 25 Oktober setiap tahunnya. Tapi kalau dimungkinkan boleh mundur tapi tidak terlalu jauh.
“Karena memang sekarang kondisi belum selesai maka diputuskan tanggal 29 dan itu tidak masalah. Sekarang masih banyak rapat di pemerintahan juga banyak kesibukan. Sehingga ada keterlambatan sedikit waktu,” ujarnya.
“Tanggal 29 nggak perlu harus ada presiden, menteri aja cukup. Nanti diketok di rapat paripurna,” katanya
Ketua Fraksi Hanura ini menegaskan, bahwa pengesahan RAPBN 2016 tidak bisa dilaksanakan besok, (22/10).
“Kelihatannya nggak bisa tanggal 22 Oktober. Kan sudah besok. Kalau besok belum karena kami juga masih intens rapat penentuan rencana kerja anggaran kementrian dan lembaga tahun 2016,” tegasnya
Nurdin menambahkan, DPR bukannya tidak mengkebut. Perencanaan diajukan pemerintah, namun DPR juga harus mengevalusi.
“DPR bukan hanya stempel. Kita perlu nyisir satu-satu. DPR akan mensahkan jika anggarannya memang sudah betul-betul tepat sasaran dan sesuai rencana,”
“Jadi jangan diburu-buru pemerintah terus langsung diketok, itu nggak bener juga,” tandasnya
Artikel ini ditulis oleh:
