Jakarta, Aktual.com — Dana pengamanan Pilkada Serentak untuk wilayah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan dipangkas hingga Rp 250 juta dari rencana awal yang dialokasikan oleh pemerintah kota setempat sebesar Rp 1 miliar.
Pemangkasan itu, kata Kabag Ops Kompol Mujahidin, setelah mendengar secara lisan dari pihak Pemkot Mataram melalui Kapala BPKAD Yance Hendradira.
“Ada dua alasan pemerintah kota mengurangi anggarannya. Pertama, karena hanya ada dua calon yang muncul sebagai kandidat terpilih. Kedua, dilihat dari situasi Kota Mataram yang dikatakannya sudah aman,” kata Mujahidin, Jumat (9/10).
Menanggapi rencana tersebut, Mujahidin menuturkan bahwa hal itu tidak akan mengurangi atau pun mempengaruhi kinerja dari tugas, pokok dan fungsi anggotanya selama di lapangan.
“Pengurangan anggaran itu tidak akan berpengaruh terhadap profesionalisme anggota yang bertugas di lapangan dan bahkan kita selalu siap mengawal pesta demokrasi di Kota Mataram ini,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, saat pemkot masih dipimpin oleh pejabat lamanya, Polres Mataram lebih dahulu membicarakan terkait penggunaan anggaran untuk pengamanan Pilkada Serentak.
Dalam pertemuan itu, Polres Mataram mengajukan anggaran untuk pengamanan Pilkada Serentak sebesar RP 2,3 miliar. Namun setelah dibicarakan lebih lanjut, Pemkot Mataram menyepakati untuk menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1 miliar.
Namun terlepas dari persoalan tersebut, Mujahidin mengharapkan kepada pihak Pemkot Mataram untuk segera mencairkan anggarannya. Mengingat Pilkada Serentak saat ini sudah masuh ke tahap kampanye para pasangan calon.
Sementara, dalam pelaksanaan pengamanannya saat ini, Polres Mataram masih menggunakan dana tak terduga, baik yang berasal dari dana dukungan operasional (dukops) dan dukungan pihak ketiga.
“Sesuai dengan MoU dengan pemerintah, kami bertugas mengawal Pilkada Serentak ini terhitung sejak tahap pendaftaran. Sejak saat itu, kami bergerak menggunakan dana pribadi,” ujar dia.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pada pekan depan pihak Polres Mataram akan bertemu kembali dengan Pemkot Mataram untuk membicarakan rencana penggunaan dana pengamanan Pilkada Serentak yang akan berlangsung 9 Desember mendatang itu.
“Rencananya Senin (12/10) mendatang, kami akan bertemu dengan Plt dan Sekda Kota Mataram untuk membahas anggaran ini kembali,” kata Mujahidin.
Sementara itu, terkait Peraturan Wali Kota (Perwal) Mataram yang menjadi syarat pencairan dana pengamanannya, Mujahidin mengatakan bahwa hal tersebut masih di “godok” oleh Biro Hukum Pemkot Mataram. “Mungkin Senin sudah ada jawaban pasti dari Pemkot Mataram, semoga dapat disegerakan,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
