Jakarta, Aktual.com- Indonesia Development Monitoring (IDM) menilai PDI-P tidak mampu menjalankan Platformnya selama masa berkuasa. Partai yang dikenal dengan anti oligarki, dimana penguasaan aset-aset ekonomi terkonsentrasi hanya kepada segelintir orang saja dan menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi, tidak mampu dibendung oleh PDI kendati menjadi partai penyokong pemerintah.
Terlihat menteri-menteri yang menangani perekonomian dalam pemerintahan Jokowi-JK saat ini bukanlah kader-kader PDI Perjuangan yang memiliki kapasitas sebagai ekonom kerakyatan.
“Mulai dari Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, BUMN, ESDM sampai Menko Perekonomian justru diberikan kepada orang-orang yang mayoritas selama 10 tahun terakhir mengabdi kepada SBY. Begitu juga dengan kementerian yang langsung berurusan dengan kaum marhaen—basis tradisional PDI Perjuangan, yaitu Kementerian Tenaga Kerja, Kemendes dan Menteri Pertanian justru diserahkan ke kader dari partai lain. PDI Perjuangan hanya mengambil porsi kementerian yang sifatnya administrasi belaka, seperti Mendagri, Seskab dan MenkumHam,” kata Direktur Eksekutif IDM, Firman Tresnadi secara tertulis, Minggu (7/1).
Karena itu menurut Firman, tak ada jalan lain bagi PDI Perjuangan jika ingin kembali berkuasa dan menjadi pemenang pada pemilu 2019 yaitu mereka harus banting stir kembali ke jalan perjuangannya. Seperti apa yang selalu mereka gembar-gemborkan selama 10 tahun menjadi oposisi. Saatnya mereka membuktikan bahwa ekonomi gotong-royong yang menjadi konsep dasar ekonomi republik ini jauh lebih baik dari sistem ekonomi oligarki atau neoliberalisme.
“Jangan diulang kembali kekalahan pada pemilu 2004 lalu, disaat berkuasa, justru pada pemilu kalah. Kekalahan yang disebabkan kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang merugikan rakyat, mulai menjual Indosat, menerapkan undang-undang perburuhan yang merugikan buruh, membuka kran impor seluas-luasnya dst. Ini momentum tepat bagi PDI Perjuangan untuk menjadikan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, dikelola dengan semangat kekeluargaan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
“Masih ada waktu 1,5 tahun untuk mengembalikan republik ini kepada roh sejatinya dan cita-cita para faunding father. Mulai dengan meresuffle menteri-menteri pro neoliberalisme sampai menghentikan pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan. Kembali kepada Trisakti sesuai amanat Bung Karno. Hentikan manuver-manuver politik yang tak berbasis program. Beri kesempatan kaum muda yang telah teruji disegala lapangan untuk melanjutkan tongkat estapet idiologi Nasionalis-Seokarnois-Kerakyatan. Jika tidak, rakyat pasti akan berpaling kepada partai-partai lain pada pemilu 2019 nanti. Karena satu hal yang tak dapat dicegah, rakyat ingin perubahan! Bukan lanjutan pemerintahan sebelumnya,” pungkas Firman.
Laporan: Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
