Rencana moratorium investasi semen mulai digaungkan Kementerian Perindustrian RI. Tujuannya agar pasokan semen bisa terjaga dari yang saat ini tengah meningkat. Namun, hal itu juga dianggap bisa merugikan pengembang dan calon pembeli rumah. Pasalnya, kebijakan itu nantinya dinilai berpotensi mengerek harga semen di pasaran.

Bandung, Aktual.com – Disparitas harga beragam komoditas antara pulau Jawa dan Papua hingga kini begitu jomplang. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerjasama dengan PT Pos Indonesia mencari solusi, khususnya dalam sistem logistik nasional (Sislognas) guna meminimalisasi perbedaan harga komoditas di kedua pulau tersebut.

Dirut PT Pos Indonesia, Gilarsi W. Setijono menyebut, dalam Sislognas pihaknya dituntut mampu menjangkau daerah-daerah terpencil agar pembangunan berjalan merata. Disparitas harga yang terjadi di kedua pulau tersebut, menurutnya cukup mencengangkan.

“Sebagai contoh, harga satu sak semen di pulau Jawa Rp70.000, sedangkan di Papua terutama di Kabupaten Puncak, Wamena bisa mencapai Rp800 sampai Rp2,5 juta,” kata Gilarsi, di sela kegiatan FGD Membangun Seamless Logistics untuk Memperkecil Disparitas Harga Komoditas Pokok dan Strategis antara Papua dan Pulau Jawa di Gedung Graha Pos Indonesia, Kota Bandung, Senin (23/1).

Melihat fenomena itu, lanjut dia, pihaknya sebagai BUMN yang juga bergerak di bidang pendistribusian logistik merasa tertantang untuk memecahkan jomplangnya harga di kedua pulau tersebut. “Salah satunya dengan mengoptimalkan kekuatan jaringan agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga wajar,” katanya.

Dia menjelaskan, PT Pos Indonesia kini diperkuat dengan jaringan lebih dari 4.800 kantor yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Maka, cukup memungkinkan untuk membantu memecahkan masalah tersebut dengan memanfaatkan infrastruktur dan SDM yang ada.

“73 persennya, kantor pos kami berada di daerah termasuk di pedesaan. Maka bagi kami sangat memungkinkan untuk memecahkan persoalan disparitas harga ini, tetapi tentu harus dengan dukungan penuh dari pemerintah,” harap Gilarsi.

Menurutnya, dalam paket kebijakan ekonomi XIV 2016 bidang e-Commerce Logistik memang ditekankan untuk mempercepat pengiriman dan mengurangi biaya pengiriman.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemenko Perekonomian, Oke Nurwan mengatakan, kebijakan presiden dalam penyamarataan harga bahan bakar minyak sejatinya diharapakan terjadi kesetaraan harga semen serta kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah pun hingga kini masih tetap mencarikan solusi melalui kebijakan yang dibuat guna mengatur harga komoditas tersebut.

“Intinya konsentrasi ekonomi di pulau Jawa dan di luar itu diharapkan sama,” ucap Oke.

Laporan: Muhammad Jatnika

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS