Jakarta, Aktual.com – Pakar Kebijakan Pangan dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijan Universitas Gadjah Mada, Evita Hanie Pangaribowo, menyatakan, pemerintah tidak bisa serta-merta menyebut cuaca sebagai faktor utama dari kenaikan harga cabai belakangan ini.
Kasus naiknya harga cabai, menurutnya perlu dilihat dari berbagai aspek. Jika pemerintah mengklaim bahwa ini terkait cuaca, maka hanya aspek produksi yang dilihat. Padahal, persoalan harga terkait dengan banyak aspek terutama rantai distribusinya.
Pemerintah sebetulnya bisa memetakan hulu hingga hilir distribusi bahan pangan agar lebih mudah mengidentifikasi titik apa yang paling mempengaruhi kenaikan harga. Selanjutnya, menentukan bentuk intervensi yang tepat guna menstabilkan harga cabai.
Bukan hanya dari aspek produksi, mengingat pasokan cabe rawit secara nasional sebetulnya masih surplus. Kebutuhan konsumsi masyarakat mencapai 68 ribu ton, sementara total produksinya masih aman di angka 73 ribu ton.
“Kita tidak tahu siapa sebetulnya yang paling mendapatkan keuntungan dari ini. Jika harga cabai tinggi, seharusnya petani bisa meraup untung yang lebih dari biasanya. Tapi, ini tidak demikian,” ujar Evita dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/1).
Apabila pemerintah bersikukuh bahwa kenaikan harga cabai merupakan persoalan cuaca, maka pemerintah seharusnya memikirkan mekanisme yang tepat untuk membantu petani dalam menghadapi perubahan cuaca. Dengan begitu petani tidak merugi besar manakala perubahan cuaca terjadi.
Diungkapkan, banyak studi yang membahas agricultural insurance atau weather insurance sebagai salah satu bentuk jaring pengaman sosial bagi petani. Mekanisme asuransi diterapkan guna menghindarkan petani dari kerugian yang lebih karena kondisi yang rentan dan tidak pasti.
Selain itu, asuransi juga bisa menjadi katalisator seperti pemberi pinjaman modal bagi petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Hal ini seperti diterapkan beberapa negara seperti India, Ghana dan Ethiopia, meski masih dalam tahap proyek percontohan.
Hasil studi pemantauan dan evaluasi, kata dia, menunjukkan adanya perubahan perilaku petani setelah mengikuti program asuransi. Di India misalnya, petani mulai berani beralih menanam tanaman yang berisiko terhadap curah hujan. Kekhawatiran mereka berkurang dan harapan untuk mendapatkan nilai jual lebih tinggi bertambah.
“Jika pola ini mau diadopsi, pemerintah bisa bekerja sama dengan sektor swasta yang bergerak di jasa asuransi. Memang tidak mudah mendorong investasi di bidang ini karena less profitable atau keuntungannya kecil,” urai Evita.
Kebijakan tersebut ditempuh karena memiliki efek keberlanjutan atau sustainable. Pemerintah bisa berperan untuk mencari potensi kerjasama dalam rangka membangun jaring perlindungan bagi petani.
Langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan mengatur harga bahan pokok. Karena meski sudah diatur pemerintah, seringkali pada prakteknya harga tersebut tidak berlaku sepenuhnya. Petani mendapatkan harga yang berbeda-beda. Konsumen pun demikian karena mata rantai distribusi yang berbeda-beda.
Artikel ini ditulis oleh:
