Medan, Aktual.com – Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas (Apigas) Sumatera Utara ancam akan menggeruduk Jakarta untuk berunjukrasa. Penyebabnya, harga gas dari PT PGN di Sumut lebih mahal ketimbang di Pulau Jawa, bahkan jika dibandingkan harga di Singapura dan Malaysia.
Ketua Apigas Sumut, Johan Brien mengaku ‘ancaman’ unjuk rasa dilontarkan, lantaran pihaknya sudah ‘cape’ menyampaikan aspirasi ke mana-mana terkait mahalnya harga gas di Sumut. “Jadi satu-satunya cara adalah langsung menggelar aksi demo di Jakarta,” kata dia, di Medan, Minggu (20/9).
Dia menjelaskan, harga gas yang ditetapkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sudah sebesar 14 dolar AS per MMBTU. Padahal harga gas di daerah lain lebih murah seperti di Jawa Barat, misalnya hanya 9 dolar AS per MMBTU, Jawa Timur 6,5 dolar AS da di Batam 6 dolar AS per MMBTU.
“Harga di luar negeri lebih murah lagi, misalnyai di Malaysia dan Singapura masing-masing 3,58 dolar AS dan 3,87 dolar AS per MMBTU,” kata Johan.
Kata dia, unjuk rasa akan dilakukan apabila hingga akhir bulan ini tak juga ada perubahan kebijakan dari pemerintah terkait harga gas di Sumut. Padahal, kata dia, paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo juga menyebut salah satu kebijakan untuk menurunkan harga gas. Johan bahkan menuding pemerintah kerap mengesampingkan pengusaha Sumut.
Dituturkan Johan, pengusaha di Sumut bertahun-tahun mengalami krisis pasokan gas. Dan sekarang, ketika gas ada, harganya sangat mahal. “Anehnya, harga gas Sumut lebih mahal dari daerah lain. Pemerintah sebagai agregator harusnya berfungsi mengatasi masalah harga gas di Sumut,” katanya.
Sambung dia, minyak dan gas (migas) adalah untuk kesejahteraan rakyat, jadi harusnya bisa dinikmati oleh semuanya dengan baik. Selain itu, pemerintah juga harus bisa memangkas semua birokrasi atau “trader” yang menambah biaya atau pengeluaran.
“Margin atau keuntungan pemasok gas ke industri diatur oleh pemerintah agar ada kestabilan harga. Jangan dibiarkan ada sistem monopoli,” kata dia.
Panjangnya infrastruktur berupa pipa gas dari Arun, ujar Johan, seharusnya bisa diambilalih pemerintah. Sehingga jaringan distribusi bisa dikontrol langsung sehingga harga juga ditentukan pemerintah bukan oleh perusahaan.
Akibat harga yang mahal, kata dia, pengusaha gas di Sumut mengurangi pembelian yang otomatis juga menurunkan produksi. “Jadi jangan salahkan kalau sudah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
