Jakarta, Aktual.com — Staf Khusus Wakil Presiden bidang Ekonomi, Wijayanto Samirin menyebut, dengan penurunan harga minyak dunia yang masih terus terjadi telah membuat keuangan pemerintah semakin tipis.
Jika pemerintah tak cepat antisipatif, antara lain dengan mengoreksi angka-angka di APBN, maka risikonya akan semakin besar lagi, termasuk defisit anggaran akan semakin jeblok.
“Harga minyak yang terus anjlok yang paling nyata adalah akan menurunkan pendapatan pemerintah, karena yang pasti pajak migas dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sektor ini akan mengecil,” tutur dia kepada Aktual.com, Kamis (25/2).
Untuk itu, dia terus memberi masukan ke pemerintah agar mengubah asumsi makro di APBN. “Maka semestinya, perlu dilakukan rasionalisasi APBN, terutama mengurangi pengeluaran agar defisit anggaran tidak terlalu lebar,” kata dia.
Menurut dia, dengan kondisi saat ini, angka ICP di US$40 per barrel dalam APBN 2016 terlalu tinggi. Dengan begitu, yang pas bisa dipatok US$35 per barrel di APBN Perubahan 2016 untuk sepanjang tahun ini.
Wija juga menyoroti mekanisme cost recovery terkait dengan penurunan pendapatan negara ini. Pasalnya, berdasar mekanisme cost recovery yang diterapkan di industri migas saat ini, membuat penerimaan negara akan semakin terpukul lagi.
“Karena dalam konteks ini, penurunan pendapatan pemerintah terjadi lebih cepat dari penurunan harga minyak, soalnya ada komponen fixed spending (biaya operasional) yang ditanggung pemerintah. Itu menjadi beban pemerintah,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
