Sejumlah warga mengantre membeli sembilan bahan pokok (sembako) saat operasi pasar di pasar Bandar, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (31/5). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bulog bekerjasama dengan Tim Pengendali inflasi Daerah (TPID) tersebut menyediakan beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu murah guna mengendalikan harga menjelang Ramadan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/foc/16.

Jakarta, Aktual.com — Ketua DPR RI Ade Komaruddin meminta pemerintah melakukan intervensi pasar menyusul melambungnya sejumlah harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan.

“Soal sembako ini harus diselesaikan secara sistemik dengan negara ikut serta campur tangan atas masalah (kenaikan herga sembako),” kata Ade, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (3/6).

Menurut politisi Partai Golkar ini negara harus mengendalikan pasar setidaknya 40 persen dari total transaksi.

“Jadi negara menangani minimal 40 persen pasar dikuasai negara, sisanya 60 persen kasihkan ke swasta, sebab bila dibebaskan maka akan terjadi distorsi nantinya,” tambah dia.

Seharusnya, Akom mengusulkan agar negara melakukan intervensi dengan menyerahkan kepada institusi negara yang bergerak dalam bidang mengurusi ikhwal permasalahan bahan pokok ini.

“Karena kalau diserahkan bebas ke swasta yang Sembako pasti selalu ada distorsi harga, pasti setiap saat. Mana ada pedagang tidak mau untung, pasti mau. Dan salah kalau pedagang mau cari rugi, masa pedagang mau cari rugi,”paparnya.

“Dalam sistem kapitalisme pedagang harus mencari keuntungan setinggi-tingginya dengan ongkos produksi serendahnya, kan begitu hukum kapitalisme. Dan dibenarkan sistem kapitalisme kita sekarang dalam kondisi seperti itu, jadi pasar harus diintervensi oleh negara 40 persen, serahkan kepada institusi yang punya pengalaman untuk urus sembako ini, seperti Bulog,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang