Jakarta, aktual.com – Dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan pentingnya penguatan ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional sebagai agenda strategis Indonesia ke depan.
Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan MPR RI bertajuk “Kedaulatan Maritim dan Kesejahteraan Nelayan di Era Ekonomi Biru” yang menghadirkan pakar, akademisi, teknokrat, pelaku industri, serta perwakilan masyarakat dan komunitas nelayan.
Dalam sambutannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu mengapresiasi peran nelayan sebagai pahlawan pangan laut yang selama ini menjaga ketersediaan protein bagi masyarakat.
“Selamat Hari Nelayan Nasional bagi kita semua. Nelayan adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan bangsa. Laut adalah masa depan kita, dan nelayan adalah penjaganya,” ujar Ibas.
Ia menegaskan bahwa forum diskusi tidak boleh berhenti pada tataran wacana, melainkan harus melahirkan solusi konkret bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa gagasan dalam forum ini tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi berkembang menjadi solusi konkret. Sektor kelautan dan perikanan harus tumbuh sebagai ekosistem yang utuh dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya nelayan,” tegasnya.
Ibas juga menyoroti dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari krisis pangan, energi, hingga gangguan rantai pasok yang menuntut penguatan kemandirian nasional.
“Di tengah dinamika global, konflik, krisis energi, dan disrupsi rantai pasok, kita harus menegaskan kembali pentingnya ketahanan pangan nasional, termasuk dari sektor kelautan,” lanjutnya.
Menurut alumnus Nanyang Technological University tersebut, konsep ekonomi biru harus diimplementasikan secara nyata sebagai strategi pembangunan berkelanjutan.
“Ekonomi biru tidak boleh berhenti sebagai konsep. Blue food harus menjadi kekuatan nyata dalam sistem pangan nasional yang kita bangun bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, lulusan IPB University itu menekankan pentingnya menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan.
“Kita tidak boleh meninggalkan masyarakat lokal, para nelayan kita. Mereka harus menjadi aktor utama dalam ekosistem kelautan yang berkelanjutan. Pembangunan sejatinya adalah memperluas kebebasan manusia,” ungkapnya.
Ia menilai Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar, mulai dari komoditas ikan seperti tuna, kakap, kerapu, hingga udang dan lobster, serta ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan rumput laut.
“Potensi kita luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana menjaga sekaligus mengelola kekayaan ini secara bijak agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ibas.
Sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia, ia juga menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan dalam pembangunan sektor kelautan.
Ibas mengapresiasi fondasi kebijakan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta arah kebijakan di era Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memperkuat ketahanan pangan berbasis laut.
“Pembangunan sektor kelautan adalah proses lintas zaman. Fondasi yang kuat harus terus kita lanjutkan agar memberikan hasil yang berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti tantangan sektor kelautan yang tidak hanya pada aspek produksi, tetapi juga distribusi, akses permodalan, teknologi, serta dampak perubahan iklim.
“Distribusi harus lebih efisien, teknologi harus ditingkatkan, dan keberpihakan anggaran harus benar-benar dirasakan oleh nelayan,” tegasnya.
Ibas juga mendorong hilirisasi industri perikanan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing global.
“Kita tidak boleh hanya menjual hasil laut dalam bentuk mentah. Kita harus masuk ke industri pengolahan agar memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global,” jelasnya.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun budaya maritim yang kuat, termasuk mendorong konsumsi pangan laut sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Ketika konsumsi pangan laut meningkat, kita tidak hanya memperkuat ekonomi nelayan, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi bangsa,” pungkasnya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah pakar turut memberikan pandangan strategis. Prof. Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo menekankan pentingnya efisiensi energi dan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan koperasi nelayan.
Sementara itu, Dr. Ir. Firdaus Basbeth menyoroti penguatan rantai nilai agar nelayan memperoleh manfaat ekonomi lebih besar. Adapun Dr. Roza Yusfiandayani menggarisbawahi tantangan nyata yang dihadapi nelayan, seperti cuaca ekstrem dan rendahnya pendapatan.
Dari kalangan legislatif, Anggota Komisi IV DPR RI Hasan Saleh menyatakan berbagai masukan dalam forum ini akan menjadi perhatian serius. Anggota lainnya, Ellen Esther dan M. Zulfikar Suhadi, turut menekankan pentingnya keseimbangan antara investasi dan perlindungan nelayan kecil.
Diskusi kebangsaan ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat kedaulatan maritim Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai pilar utama ekonomi biru nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Okt
