Jakarta, Aktual.co — Perjuangan Kebangkitan nasional telah mencapai usia yang cukup tua yakni 107 Tahun. Namun, pemaknaan Hari Kebangkitan Nasional semakin hilang dan luntur.
Pemerintahan dinilai terjebak pada orientasi lupa sejarah pelajaran yang diberikan Hari Kebangkitan Nasional.
“Pelajaran yang berharga yang tidak dapat digantikan oleh apa-apa dari era Kebangkitan Nasional ialah, rakyat telah diajari bahwa Organisasi menjadi alat pemersatu dan sekaligus alat perjuangan rakyat melawan kolonial dan tuan tanah di Indonesia,” kata Ketua Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Rachmad P Panjaitan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/5).
Organisasi skala nasional di masa era kebangkitan nasional 1908 menunjukkan kepeloporannya untuk membangkitkan kesadaraan, mengorganisasikan dan menggerakkan massa rakyat Indonesia melawan musuh-musuh rakyat kolonial dan tuan tanah.
Maka saat ini, kedudukan organisasi massa rakyat pun sama dengan roh semangat era kebangkitan nasional untuk membangkitkan kesadaran, mengorganisasikan dan menggerakan massa rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah kondisi beban hidup yang berat.
“Kemudian kejatuhan Orde Baru melalui gerakan reformasi 1998 sekali lagi menunjukkan peran besar organisasi massa rakyat termasuk gerakan mahasiswa atas perubahan sejati memperjuangkan hak-hak demokrasi dan HAM rakyat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia,” ujarnya.
Kran kebebasan demokrasi dan HAM mulai berkembang semasa reformasi. Akan tetapi, perkembangan demokrasi dan HAM semanjak 17 tahun reformasi, masih sebatas normatif yang esensinya dimana pemerintah masih merampas hak-hak demokrasi rakyat baik ekonomi, politik budaya dan sosial.
Hingga saat ini pemerintahan Jokowi-JK yang masih berkuasa selama 7 bulan, telah menunjukkan perampasan hak-hak demokrasi rakyat secara masif.
“Perampasan hak atas ekonomi ditandai semakin masifnya perampasan tanah, kenaikan upah buruh yang rendah, pencabutan subsidi, kenaikan atas BBM dan TDL, kenaikan kebutuhan pokok, inflasi yang meningkat, melemahnya Rupiah atas Dollar AS, perpanjangan kontrak perusahaan PT. Freeport, pembangunan bersandar pada investasi asing dan ULN, yang semuanya semakin menurunkan kualitas hidup di Indonesia.”
Artikel ini ditulis oleh:
