Jakarta, Aktual.com — Mayoritas masyarakat menolak pembangunan kereta cepan Jakarta-Bandung yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan survei yang dirilis Indonesia Development Monitoring (IDM) 90,3 persen menyatakan tidak setuju atas pembangunan proyek tersebut.
“Alasan mereka banyak, tapi yang mendasar adalah; mereka menolak dan tidak rela lantaran pembangunan dilakukan dengan dana pinjaman dan menambah beban hutang negara,” kata Direktur Eksekutif IDM, Widodo Tri Sektianto dalam rilis yang diterima Aktual.com minggu pagi, (14/2).
Survei dilakukan IDM dengan mengambil sample dari populasi jumlah penduduk di 8 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Dan DKI Jakarta yang mana daerah tersebut akan dilintasi kereta cepat.
Adapun daerah yang dimaksud adalah; Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Bandung, dan Kabupaten Bandung (Provinsi Jawa Barat), kemudian ditambah DKI Jakarta.
Sedangkan total populasi penduduk DKI Jakarta serta ditambah 8 Kab/ Kota di Jawa Barat tersebut, berjumlah 28,7 juta dari hasil catatan BPS.
“Survei ini mengunakan metodelogi multi stage random sampling dengan jumlah sample 1816 Responden dengan Tingkat kepercayaan 95 % dan Margin Of Error +/- 2.3 %,” papar Widodo.
Kemudian dia menyampaikan latar belakang responden terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yakni
Polisi / TNI dan PNS sebesar 10,3 persen , Pekerja di perusahan Swasta dan BUMN 39,8 persen , Wiraswasta 19.6 persen ,Ibu Rumah Tangga 17.2 persen ,Pelajar dan Mahasiswa , Dan lain lain 13,1 persen
Rata rata umur Responden antara usis 15 sd 30 tahun sebanyak 34,1 persen , 31 sd 50 tahun sebanyak 49,7 persen Dan usia 50 tahun keatas sebanyak 16,2 persen .
Tingkat pendidikan Responden Lulus SD – SMP 5.6 persen ,Lulus tidak Lulus SMA dan Lulus SMA 37.4 persen ,Tidak Lulus S1 Dan Lulus S1 sebanyak 43,2 persen ,Lulusan S 2 Dan S3 13.8 persen . Sedangkan berdasarkan jenis kelamin responden terdiri dari 47.3 persen perempuan dan 52,7 persen laki laki
“Sample kita tentukan secara provisional sesuai jumlah penduduk tiap Kab/ kota yang akan dilintasi kereta cepat. Kita langsung turun ke lapangan bertatap muka dan tanya jawab dengan responden dalam pengambilan data,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
