Jakarta, Aktual.co — Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Publik Indonesia (kedaiKOPI) merekomendasikan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk melakukan sebuah riset ke masyarakat sebelum menentukan sebuah kebijakan.
Juru Bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio menjelaskan, riset yang dilakukan dengan turun ke masyarakat perlu dilakukan, agar setiap kebijakan yang ditetapkan tidak mendapatkan tentangan.
“Presiden pun harus memastikan agar janji kampanye dilaksanakan secara baik oleh para Menteri,” ujar Hendri dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/5).
Survei yang dilakukan terhadap 450 responden dengan Margin of Error (MoE) +/- 4,62 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi-JK terbilang rendah, yakni 31,3 persen.
“Tingkat kepuasan publik secara umum terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya 31,3 persen. 65,5 persen mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah,” papar Hendri.
Dari hasil survei tersebut, pemerintah juga harus mengevaluasi kinerja para Menteri yang mendapatkan ‘rapor merah’. Hal itu dilakukan agar Jokowi-JK dapat meningkatkan keinerja para Menteri.
Dalam suvei terkait evaluasi publik terhadap kebijakan strategis pemerintah, seperti kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Impor Beras, Kenaikan Tarif Dasar Listrik, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak puas atas kebijakan tersebut.
“Terhadap kenaikan harga BBM, 83,6 persen masyarakat tidak puas. Impor beras 78,9 persen rakyat tidak puas, kenaikan TDL, 90,9 persen masyarakat tidak puas,” pungkasnya.
Dalam survei tersebut, pemilihan sampel dilakukan secara acak (probability sampling) menggunakan metode sample acak bertingkat (multistage random sampling) dengan memperhatikan proporsisi antara jumlah sample dengan jumlah pemilih di setiap kota.
Unit sampling primer survei (PSU) itu adalah kelurahan. Jumlah responden masing-masing PSU adalah 10 orang yang tersebar secara proporsional di 45 kelurahan terpilih di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang Selatan dan Bekasi.
Pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 24-30 April 2015, melalui wawancara tatap muka (face to face interview). Wawancara menggunakan kuisioner terstruktur (structured interview) terhadap 450 responden.
Artikel ini ditulis oleh:
