Jakarta, aktual.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengklaim adanya “kekuatan besar” di belakang Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berusaha mengintersep hasil hitung cepat (quick count). Hasto mengungkapkan percakapannya dengan para pakar teknologi informasi terkait anomali pada hitungan Sirekap.
“Kami bertemu dengan pakar IT, tidak hanya terkait dengan KPU, (tapi) ada kekuatan besar di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count yang di-intercept,” kata Hasto di Jakarta, Sabtu (9/3/2024).
Menurutnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi salah satu pihak yang diuntungkan dari situasi tersebut, sementara partai pengusung Ganjar-Mahfud dan partai lain mengalami kerugian. Hasto juga mengklaim bahwa perolehan suara Ganjar-Mahfud “diganggu” dalam Pemilu 2024, dengan suara yang sebelumnya “dikunci” hanya sebatas 17 persen.
“Kemudian PSI dibesar-besarkan (suaranya). Sementara, partai yang mendukung Pak Ganjar-Mahfud dikecil-kecilkan. PDI-P dikecil-kecilkan, PPP dikecil-kecilkan,” ujar Hasto.
“Bahkan nanti bisa tercatat bahwa pemerintahan rezim saat ini menghilangkan sejarah partai Kakbah (PPP),” imbuhnya.
Hasto juga menyebut bahwa Partai Gerindra terdampak gangguan serupa, menyusul upaya tertentu yang menyebabkan partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu turun peringkat.
“Exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor dua (perolehan suaranya). Lalu ada suatu upaya mengintersep quick count untuk legislatif, sehingga akhirnya Partai Gerindra (hasil suaranya) muncul ketiga,” tambah Hasto.
Meski demikian, Hasto menegaskan komitmen PDI-P untuk menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Namun, ia menolak usulan Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim tentang perjanjian tertulis untuk mendorong hak angket.
“Hak angket mesti digulirkan berdasarkan keresahan bersama tentang penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga ketika semua dalam rel bahwa kesadaran pemilu ini adalah yang buruk dan brutal, pemilu di mana sumber daya negara, instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada paslon 02, maka semua bergerak,” kata Hasto.
“Maka komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu, perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
