Jakarta, Aktual.co — Yang berpotensi menjadi masalah di pos strategis ekonomi Kabinet Kerja Jokowi-JK adalah Sofyan Jalil. Sebab, ia karena punya rekam jejak sebagai konseptor Tantri Abeng ketika jadi Meneg BUMN, dalam merancang swastanisasi BUMN. 
Demikian disampaikan peneliti Global Future Institute, Hendrajit di Jakarta, Minggu (27/10).
“Kedua, nama Bambang Brojonegoro yang menjadi menteri keuangan. Karena masih dalam kendali teknokrat ekonomi neoliberal,” kata Hendrajit.
Selain itu, nama Meneg BUMN baru, Rini Sumarno juga menuai resistensi. Sebab, yang bersangkutan bolak-balik dipanggil KPK terkait kasus SKL BLBI. 
“Rini Sumarno juga memiliki mata rantai dengan Menteri ESDM Sudirman Said, dan Ari Sumarno terkait tata kelola migas ke depan. Melalui Meneg BUMN, skema Washington Konsensus yang inti strateginya adalah privatisasi BUMN berjalan, Dan ini yang agaknya harus mendapat sorotan dan cermatan secara terus menerus,” tegasnya.
Nama Sudirman Said sendiri merupakan hasil kesepakatan Ari Sumarno, Arifin Panigoro, dan Ery Riyana. Ketiganya sudah berhasil berkongsi secara solid untuk urusan Energi/Migas dan sepakat mengajukan Sudirman Said, yang sekarang jadi Direktur Utama Pindad, untuk jadi Menteri ESDM.
“Padahal, Sudirman Said inilah yang merupakan konseptor Ari Sumarno, ketika dirinya masih menjabat sebagai Corporate Sercretary Pertamina di era Ari Sumarno, untuk menyusun Integrated Supply Chain(ISC), yang pada perkembangannya lebih berkuasa daripada Petral itu sendiri dalam urusan pengadaan minyak dari luar negeri,” imbuhnya lagi.
“Inti konsep pembentukan ISC adalah, seolah-olah menjadikan dirinya sebagai Importir minyak, padahal peran sesungguhnya adalah sebagai Broker minyak. Dengan kata lain, selamat datang mafia migas baru dalam pemerintahan Jokowi-JK,” pungkasnya.