Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan bahwa potensial lost anggaran terkait perubahan kurikulum 2013 ke 2006 yang dilakukan oleh Menteri Anis Baswedan, menjadi konsennya komisi terkait.
“Saya kira itu yang akan jadi konsenya komisi nantinya,” kata Fahri kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (15/12).
Kendati demikian, ia berpandangan bahwa keputusan pemerintah untuk mengganti kurikulum 2013 sangat terburu-buru. Padahal, sambung dia, bila akan dilakukan perubahan, pemerintah masih memiliki waktu hingga ajaran baru selesai.
“Ambil waktu sedikit bernafas karena kurikulum ini disususn oleh pemerintahan SBY yang memerintah dua periode, jadi pasti sudah dalam kajian yang ckup serius, karena itu jangan terburu-buru dimentahkan atau ditolak, lakukan kajiannya,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar menteri pendidikan dapat melakukan perubahan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) Perubahan. Sebab, kata dia, setiap perubahan juga merubah anggaran yang ada.
“Jangan lupa semua menteri itu harus tahu, karena banyak yang tidak paham apa itu APBN, apa itu APBN P, bagaimana rencana APBN-P, kasih tau dia, bahwa nanti ada APBN 2015 yang kira-kira akan kita bahas di Febuari. Sehingga harus memakai instrument itu, jusmentnya jangan melanggar hukum secara anggaran,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
