Semarang, Aktual.com — Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tetap bersikukuh mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan menjaga sistem transparansi dan akuntabel dalam penyelenggaraan laporan keuangan.
Dirinya ngotot, meskipun laporan dana hibah Kesatuan Olahrga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah ditemukan ketidakefektifan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
“Kita tetap pertahankan sistem transparansi dan akuntabel ini, dan terus SDM kita tingkatkan, maka ke depan akan lebih baik lagi,” kata Ganjar usai rapat paripurna DPRD Jateng di komplek gedung DPRD Jateng di Semarang, Kamis (9/6/2016).
Menanggapi sejumlah temuan dana hibah KONI tak transparan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Tahun 2015, dirinya masih menunggu rekomendasi perbaikan dari BPK Perwakilan Jateng.
“Kita tinggal memperbaiki catatan-catatan dari BPK yang tertuang dalam laporan tersebut. Sekarang tinggal mencari saja dari rekomendasi BPK untuk memperbaiki,” beber dia.
Dalam laporan itu, BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tercatat, berupa realisasi Belanja Sewa pada Dinas Pemuda dan Olahraga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan.
Kendati demikian, mengakibatkan ketidakhematan dan kelebihan pembayaran. Selain itu, pertanggungjawaban hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh KONI tidak memadai sehingga realisasi belanja hibah tidak transparan serta tidak dapat diyakini efisiensi dan efektivitas penggunaannya.
Menanggapi catatan ini, Ganjar mengatakan memang menemukan beberapa masalah pada laporan keuangan Pemprov Jateng sebelum laporan dari BPK keluar. “Sebelum LHP turun, saya teriak dulu soal KONI. Dan betul menjadi temuan. Ini contoh saja,” tegas Ganjar.
Meski begitu, Ganjar mengklaim transparansi dan akuntabilitas di Jawa Tengah mengalami kemajuan pesat. “Sebenarnya Kabupaten atau Kota yang memperoleh WTP tahun kemarin ada 11. Sekarang berjumlah 21. Ini prestasi luar biasa. Kalau ada yang meminta transparan atau akuntabel, sekarang jauh transparan dan akuntabel,” ujar Ganjar.
Beberapa temuan BPK lain, antara lain terdapat sistem pengendalian internal Pemrov Jateng dalam penyusunan laporan keuangan tidak tertib.
Seperti pengendalian Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada DPPAD. Realisasi belanja insentif pemungutan pajak PBBKB dan BBNKB.
Selain itu, penyajian Piutang PKB belum sepenuhnya didukung dengan database yang memadai sehingga potensi pendapatan belum bisa disajikan secara akurat.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
