Jakarta, Aktual.Com – Persoalan utama yang dihadapi oleh mayarakat Indonesia yang tinggal di pulau kecil dan terluar adalah infrastruktur dasar, seperti sarana pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan transportasi.
Hal itu dikatakan Himawan Seno Wahyudi, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar kepada wartawan, di kantornya di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), di Jakarta, Jumat (8/4).
“Kalau anak mau sekolah, apakah ada sekolah di sana? Kalau ada sekolah, apa ada guru yang mau ditempatkan di sana? Kalau ada anak yang sakit, apa mereka harus menunggu datangnya sarana transportasi? Padahal sarana transportasi bisa tak jelas datangnya, karena terkendala cuaca,” tutur Himawan.
Namun, untuk mengembangkan pulau kecil dan terluar, hal itu tidak bisa dilakukan secara stand-alone, atau terbatas pada pulau itu saja. “Tetapi harus dikembangkan dalam satu kawasan pengembangan,” jelas Himawan.
Dalam membangun infrastruktur di pulau kecil dan terluar, terkadang ada kritik dari kalangan LSM, karena infrastruktur dibangun di lokasi yang dianggap tidak berpenghuni. Padahal ada dua pendekatan dalam hal ini, dan membangun infrastruktur dulu adalah salah satunya. “Bisa ship follow the trip, atau trip follow the ship,” ujar Himawan.
Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar, sebelumnya telah menyatakan, daerah perbatasan, pulau kecil dan terluar, sebagai beranda terdepan negara Indonesia perlu memperoleh perhatian khusus dalam hal penanganannya.
Arah kebijakan dalam bidang pembangunan daerah tertentu salah satunya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan.
Menurut Menteri, kalau pulau terluar dan daerah perbatasan mempunyai infrastruktur yang bisa mengkoneksikan dengan pusat pertumbuhan, tampaknya ketimpangan sosial akan bisa teratasi. Sedangkan masyarakat Indonesia yang berada di perbatasan mempunyai kepercayaan diri dan daya saing dengan negara tetangga. ***
Artikel ini ditulis oleh:
