Tersangka kasus korupsi E KTP Setya Novanto tiba digedung KPK, Jakarta, Jumat (24/11/2017).Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini rutin melakukan pemeriksaan terhadap para saksi bagi Setya Novanto (SN) tersangka korupsi e-KTP, karena berkas kasus Ketua DPR RI tersebut sudah nyaris rampung yakni sekitar 70 persen. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Akademisi asal Universitas Nasional (Unas), TB Massa Jafar menilai pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar harus bebas dari intervensi dari luar, khususnya dari pemerintah.

“Tentu saja pengganti Ketua Umum Golkar tidak berada dalam kabinet ataupun intervensi dari luar, kemudian menggiring Golkar sekedar menjadikan kendaraan politik Pilpres 2019,” ungkap Jafar ketika dihubungi Aktual dari Jakarta, Senin (27/11).

Dengan demikian, partai berlambang pohon beringin ini memiliki nilai tawar yang lebih baik lantaran dipimpin oleh sosok yang terhindar dari intervensi politik mana pun.

Sebagai informasi, Partai Golkar telah mendeklarasikan dukungannya kepada Joko Widodo sebagai Calon Presiden (Capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada Juli tahun silam.

“Hal ini tentu akan menurunkan bargaining position-nya (terhadap pemerintah) atau bahkan Golkar bisa hancur, mengingat, Presiden Jokowi akan maju Pilpres 2019,” jelas Direktur Program Doktoral Ilmu Politik Unas ini.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar telah memutuskan untuk menunggu putusan praperadilan terkait nasib Setya Novanto sebagai Ketua Umum dan pelaksanaan Munaslub partai tersebut, dalam rapat pleno Partai Golkar yang diadakan pada 21 November 2017 lalu.

Sebagai gantinya, rapat pleno telah menunjuk Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Namun, belakangan beberapa kader Golkar justru terus mendesak agar dilaksanakan Munaslub secepatnya tanpa menunggu putusan praperadilan.

(Reporter: Teuku Wildan)

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan
Eka