Jakarta, Aktual.com — Untuk menghindari politik di penegakan hukum, diharapkan lembaga hukum tidak diisi oleh kader partai. Seperti halanya saat ini, Kejaksaan Agung dan Kemenetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dua institusi itu diisi oleh kader partai.

“Ada Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM, apa yang terjadi? Sulit dibantah kegaduhan Golkar dan PPP juga dimulai dari Menteri Hukum dan HAM akibat keputusannya,” kata Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, Sabtu (24/10).

Apalagi, sambung dia, belakangan ini masyarakat dibuat terkejut dengan kasus dugaan pertemuan di kantor DPP Partai Nasdem berkaitan dengan kompromi penanganan kasus Bansos di Sumut, tentu tidak bisa dilepaskan juga relasi dari Jaksa Agung yang merupakan mantan kader Partai Nasdem dengan Patrice Rio Capella yang menjadi penghubung.

Donal mengatakan, apabila posisi Jaksa Agung diisi oleh figur yang berlatar belakang politik, loyalitasnya akan menjadi ganda ada di partai dan ada juga di istana. “Itu terjadi akibat penegakan hukum bercampur dengan agenda politik akibat presiden mengisi jabatan-jabatan strategis penegakan hukum dengan orang-orang yang punya latar belakang politik,” kata Donal.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan penetapan Sekjen Partai Nasdem Rio Capella sebagai tersangka, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada kaitannya dengan Kejaksaan Agung.

“Tidak pernah Rio Capella ke sini. Saya jamin tidak ada itu. Cek! Coba pernah enggak Rio ke sini?,” kata mantan politisi Partai Nasdem ini di Jakarta, Jumat (16/10).

Rio Capella telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan tindak pidana korupsi suap kepada anggota DPR terkait penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan atau Kejaksaan Agung.

Prasetyo juga menegaskan tidak pernah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, terkait pengakuan istri muda Gatot, Evy Susanti, yang meminta penanganan kasus Bansos diambil alih Kejaksaan Agung.

“Informasi silakan cek di sini jangan tanya ke saya. Suruh KPK,” katanya.

Saat ditanya wartawan mengenai KPK mempunyai hasil sadapan kasus ini, Prasetyo menyatakan “Silakan saja KPK buka sadapan, saya belum dengar itu sadapannya apa.” “Kita tidak akan gentar dalam menghadapi isu seperti itu. Ini jaminan saya isu apa pun yang dikait-kaitkan dengan Kejaksaan dan masalah Rio atau apa pun. Kita tidak akan pernah gentar,” kata Prasetyo.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS