Mengenai pandangan yang menyatakan bahwa program itu mustahil dilakukan, Anggawira menyanggah hal tersebut.
Menurut dia, program ini justru sangat membantu memberikan skema kredit berupa subsidi DP bagi masyarakat menengah ke bawah yang sulit mendapatkan tempat tinggal.
“Kalau dibilang akan menghabiskan dana APBD DKI tentu saja tidak. Saya contohkan, untuk target penerima program sebanyak 50.000 keluarga maka Pemprov DKI akan menalangi DP sebesar Rp350 juta. Biaya tersebut, hanya 4 persen dari APBD DKI pertahunnya,” paparnya.
Selain itu, ujar dia, DP yang ditalangi oleh Pemprov DKI tersebut pada akhirnya akan tetap kembali pada kas pemerintah, karena konsumen akan tetap membayarnya lewat cicilan mereka.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
