Jakarta, Aktual.com — Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia mendesak pemerintah mengambil alih aset PT Freeport setelah kontrak berakhir pada 2021. Menurutnya, Freeport telah bercokol lama dan banyak membuat kegaduhan di Indonesia.
“Pengambilalihan setelah masa kontrak selesai merupakan cara yang profesional dan tidak mengejutkan dunia luar,” kata Bahlil di HIPMI Center-Menara Bidakara 2 Lantai 8, Pancoran Jakarta Selatan, Selasa (29/12).
Bahkan semestinya upaya lobby pemerintah Indonesia untuk mengendalikan Freeport semestinya harus dilakukan sejak 30 tahun yang lalu, sepeti apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam mengendalikan perusahaan Aramco asal negara AS.
Namun lanjut Bahlil, pejabat Indonesia terlalu mudah diatur-atur, akibatnya kepemilikan saham untuk pemerintah tidak mengalami kemajuan berarti.
“Sekarang kontrak karya II tahun 1991 sudah akan berakhir, namun tidak ada kemajuan apapun dalam kepemilikan saham untuk pemerintah,” ungkapnya.
Yang lebih memprihatinkan tegas Bahlil, saham kepemilikan pemerintah bukannya bertambah tetapi malahan berkurang.
Bahlil yang juga merupakan pengusaha asal Papua menyatakan kekecewaannya kepada Freeport yang tidak memberikan manfaat besar bagi Papua, ia mempertanyakan kebesaran freeport untuk siapa?
“Kebesaran freeport tidak memberi manfaat besar kepada kami sebagai orang Papua, Freeport untuk siapa?” Tanyanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
