Jakarta, Aktual.co — Presiden Negarawan Center Johan O Silalahi mengatakan bahwa saat ini telah terjadi intervensi kekuasaan terhadap penegakan hukum yang masif, kasat mata dan terang terangan.
Selain itu, ditambah berbagai perpres dan kebijakan baru presiden yang dinilai kontroversial, seperti Perpres 26/2015 tentang Kepala Staf Presiden RI.
“Yang sangat mengkhawatirkan adalah meledaknya berbagai masalah serius dalam bidang ekonomi, antara lain anjloknya nilai tukar rupiah hingga mendekati krisis parah ekonomi Indonesia pada 1998. Inflasi yang sangat tinggi pasca kebijakan prematur, kenaikan harga BBM yang langsung diikuti dengan melonjaknya harga barang dan jasa,” jelasnya.
Keadaan tersebut diperparah dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya yang semakin menyengsarakan rakyat.
“Kemudian masih dilanjutkan lagi dengan kenaikan tarif listrik, kenaikan tarif seluruh angkutan publik (Angkot/Bis/KA/Pesawat/Kapal Laut), kenaikan harga seluruh kebutuhan pokok (Beras/Sembako), pengenaan berbagai pajak baru kepada rakyat yang tidak adil dan tidak bijak, termasuk kebijakan baru penggunaan materai yang sangat brutal,” katanya.
Untuk itu, presiden diimbau segera mereshuffle menteri ‘Kabinet Kerja’ yang tidak bisa menjadi motor pembangunan.
Pasalnya, situasi negara pasca enam bulan dilantiknya kabinet kerja oleh Presiden Jokowi, mengindikasikan kecenderungan negatif dengan anjloknya indikator Ketahanan Nasional dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan negara.
Artikel ini ditulis oleh:
