Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan paparan kinerja BUMN 2015 di Gedung Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (19/1). Total pendapatan BUMN dari 118 perusahaan pada 2015 mencapai Rp1.728 triliun atau mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp1.931 triliun. Pada 2016 ditargetkan pendapatan meningkat menjadi Rp1.969 triliun. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/16

Jakarta, Aktual.com — Pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno yang menganggap bahwa pelaksanaan holding BUMN pada sektor energi tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) langsung diprotes Komisi VI sebagai mitra kerjanya.

Anggota Komisi VI DPR RI Wahyu Sanjaya menegaskan Menteri BUMN boleh saja melakukan holding tersebut dengan konsekuensi melanggar Undang-Undang.

“Kalau enggak izin ya boleh-boleh aja, tapi melanggar UU gitu aja,” ujar Politisi Partai Demokrat itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/5).

Wahyu menuturkan, Komisi VI akan membicarakan rencana Menteri BUMN itu. Termasuk, soal pencabutan larangan Rini Soemarno untuk rapat kerja di DPR.

“Nanti kami rapat internal ambil sikap resmi. Bisa dicabut (larangan) atau bisa holding itu tak sesuai UU. Bukan masalah hadir atau tidak hadir. Selama melaksanakan itu dengan UU kami enggak ada masalah. Tapi apabila melanggar UU hadir enggak hadir itu salah. Jadi holding harus izin,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS