Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR asal Fraksi Golkar, Dodi Reza Alex Noerdi menyebut, wacana holding energi yang selama ini diusung Menteri BUMN, Rini Soemarno dirasa belum tepat. DPR masih mengkaji semua konsep holding BUMN, termasuk holding energi.
Selama ini memang, Menteri BUMN ngotot untuk melakukan holding energi dengan PT Pertamina (Persero) yang mengakuisisi PT PGN (Persero) Tbk. Langkah ini rasa belum tepat, bahkan DPR pun belum menyetujuinya.
“Belum tentu konsep holding energi itu melalui Pertamina yang mengakuisisi PGN. Justru kami masih melakukan pengkajian. Kami akan panggil semua deputi Kementerian BUMN untuk menjelaskan konsep holding BUMN, salah satunya holding energi,” tutur dia seusai raker dengan Menteri Keuangan untuk membahas konsep holding, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (24/8).
Bahkan, Komisi VI DPR juga berencana untuk memanggil kedua BUMN tersebut. Karena pihak DPR perlu tahu bagaimana sikap Pertamina dan PGN dalam melihat holding energi tersebut.
“Apa keuntungan bagi mereka jika dilakukan holding energi. Itu kan yang diinginkan oleh Menteri BUMN, lantas apakah sikap menteri itu menguntungkan keduanya? Makanya kita perlu kaji,” papar dia.
Dalam kesempatan itu, Komisi VI mendengarkan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang konsep holdingisasi. Satu hal yang disebutkannya, kata Dodi, entitas itu tetap ada. Jadi tidak dilebur satu sama lain.
“Tapi justru dibangun konsep holding di atasnya. Jadi tidak menghilangkan perusahaan yang diholding. Konsepnya itu bukan seperti PGN yang dilebur ke Pertamina, sehingga PGN-nya jadi hilang. Tidak seperti itu,” terang dia.
Satu hal yang penting juga, dengan adanya holding ini harus ada penciptaan nilai tambah atau added value creation. Bahkan langkah holding itu akan efektif untuk menciptakan leverage yang lebih besar.
Ketika dikonfirmasi suara Fraksi Golkar sendiri terkait wacana holding, Dodi menyebutkan, pihaknya masih mengkaji lebih dalam lagi.
“Kalau Fraksi Golkar itu kami masih mengkajinya. Kami masih mendengar, salah satunya dari Menkeu tadi konsep holding secara global,” ujarnya.
Menkeu sendiri di tempat yang sama menyebutkan, konsep holding itu sebaiknya memang entitas korporasi itu tetap ada. Tapi tinggal butuh perusahan holding yang menaunginya.
“Jadi holding itu intinya sinergi. Maka mestinya sinergi itu menciptakan leverage lebih besar. Jadi kalau neracanya digabung maka akan lebih besar. Itu sinergi,” jelasnya.
Dia mencontohkan perusahaan BUMN di China. Di sana, pemain atau perusahaan yang berkiprah dan besar-besar itu adalah BUMN. “Saya dekat dengan Menkeu China ketika saya masih Bank Dunia. Dia selalu cerita soal restrukturisasi BUMN. Sehingga di sana BUMN-nya kuat-kuat,” terang Sri Mulyani.
Menkeu mengingatkan, BUMN itu jangan hanya mengandalkan penyertaan modal negara (PMN). Karena pada akhirnya anggaran di APBN akan terbatas.
“Karena APBN itu harus digunakan langsung untuk kepentingan rakyat. Makanya BUMN itu harus growing up sendiri lah. Jangan hanya andalkan dinjeksi modal oleh pemerintah,” cetus Menkeu.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
