Makasar, Aktual.com — Penyeragaman honor untuk tenaga ahli atau instruktur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Makassar senilai Rp106,4 juta dinilai sebagai pemborosan anggaran.
“Ini angka yang sangat fantastis untuk seorang tenaga ahli atau instruktur. Kerjanya tidak seberapa tapi honornya itu luar biasa,” ujar anggota Badan Anggaran DPRD Makassar, Shinta Mashita Maulina di Makassar, Sabtu (5/12).
Dia mengatakan, anggaran sebesar itu diperuntukkan bagi seorang tenaga ahli yang akan memberikan pelatihan dalam mengolah data, surveyor, desain grafis dan tenaga ahli lainnya.
Shinta menyebutkan anggaran honor tenaga ahli atau instruktur sebesar Rp106,4 juta untuk per kegiatan. Anggaran itu ditemukan sama besar antara lain di Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Pamong Praja, serta Badan Arsip dan Perpustakaan.
Legislator dari Fraksi Hanura itu mencurigai, anggaran ini hanya siasat untuk diberikan kepada Tim Pendamping SKPD yang selama ini menuai banyak kontroversi.
“Kalau setiap instansi sama-sama menganggarkan seperti ini, berarti totalnya sekitar Rp5,2 miliar lebih. Ini baru untuk honor instruktur dan per kegiatan,” katanya.
Legislator Fraksi Demokrat Basdir menyimpulkan bahwa, kebanyakan instansi masih terkesan buang-buang uang sebab anggaran lebih banyak terserap di lingkungan pemerintahan saja.
“Hampir di semua instansi ada anggaran yang sifatnya tidak rasional. Baik angka maupun peruntukannya. Anggaran itu juga hanya digunakan untuk lingkup mereka saja,” katanya.
Basdir mengingatkan bahwa sebagian besar uang pemerintah seharusnya bisa dirasakan secara langsung dampaknya oleh masyarakat karenanya, dia akan terus mengawal program yang pro terhadap rakyat.
Basdir menyebutkan, sejumlah instansi di Pemkot menggunakan pola yang hampir sama dalam ‘membuang’ uang. Yang paling banyak ditemukan adalah kegiatan semacam pelatihan dan seminar yang ditujukan bagi pegawai.
Pejabat instansi, di setiap kegiatan, mendapatkan bayaran sebagai narasumber yang terbilang besar. Jumlahnya disebut hingga sekitar 50 persen dari biaya pelaksanaan kegiatan.
Pada APBD 2016, Pemkot mengusulkan anggaran belanja sebesar Rp3,6 triliun. Belanja tidak langsung ditetapkan sekitar Rp1,54 triliun.
Menurut Basdir, jika pemborosan bisa ditekan, anggaran tersebut bisa dialihkan ke pos belanja langsung yang disebut lebih bermanfaat.
“Misalnya program kesehatan masyarakat miskin dan pendidikan gratis. Kedua bidang ini masih sangat membutuhkan alokasi anggaran dan harusnya dialihkan ke sini saja,” ujarnya.
Anggota Tim Anggaran Pemkot Makassar, Erwin Hayya menyatakan bahwa setiap usulan dana dalam draf APBD disesuaikan dengan item yang dibutuhkan di setiap instansi.
“Usulan masih akan direvisi bersama Banggar. Kita juga pasti akan mendukung efisiensi anggaran yang tengah diperjuangkan teman-teman anggota DPRD ini,” kata ia.
Terkait anggaran untuk tenaga ahli, Erwin menganggap hal itu diperlukan di setiap instansi. Instansi memerlukan pendampingan dari tenaga di luar struktur untuk mencapai arah target program kerja.
“Sehebat-hebatnya negara tetap perlu pendampingan. Kita butuh orang yang berfikir di luar kotak karena tingkat kreativitas orang berbeda-beda. Mereka inilah yang perlu dihargai dengan honor yang layak,” sebutnya.
Artikel ini ditulis oleh:
