Sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mengumumkan pencabutan status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan aktivitas di kantor HTI masih berjalan normal. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Sikap pemerintah dalam membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lantaran dianggap ingin mengganti Pancasila dan UUD 45 kembali mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kali ini datang dari Universitas Nahdhatul Ulama Jakarta (UNU).

Menurut Presiden Mahasiswa Univ. Nahdhatul Ulama Jakarta (UNU Jakarta), Aldiansyah, diperlukan peran tokoh masyarakat dalam memberikan penyadaran akan bahaya konsep yang ditawarkan HTI.

“Negara kita adalah negara yang masyarakatnya majemuk agama, suku dan budayanya, apa jadinya jika konsep ini terus dipaksakan oleh temen-temen HTI, apakah mereka tidak melihat historis bangsa kita, bagaimana para pejuang menyatukan kita dengan susah payah agar selalu berada dalam kebhinekaan dan persatuan, malah ini ada kelompok yang mau memecah belah kita, ” ujur dia, di jakarta, senin (14/08)

Ia menyarankan agar para anggota HTI membaca literasi sejarah tentang bagaimana para ulama bersusah payah ikut mendirikan dan membangun Indonesia.”Bukan malah mau mengganti sesuatu yang sudah ada” kata dia.

“Kalau mau dakwah silahlan tapi jangan mengusung konsep khilafah,” sambung dia.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Analisis Kebijakan Publik (PUSTAKA INSTITUTE), Rahmat Sholeh, kebijakan pembubaran ini dirasakan tepat sebagai bentuk pencegahan masyarakat agar terhindar dari konflik horizontal.

“HTI ini kan partai politik Transnasional, artinya pasti ada hidden agenda dan bisa juga asing punya kepentingan masuk ke Indonesia memboncengi HTI,” kata Rahmat.

ant

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby