Surabaya, Aktual.com-Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menegaskan idelogi organisasinya tidak bertentangan dengan pancasila. Tanggapan ini disampaikan oleh Humas HTI Jawa Timur Ustaz Rifa’an Wahyudi terkait rencana pemerintah provinsi Jatim menerbitkan Perda larangan ormas HTI yang disampaikan Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji.
“Kami minta dipanggil dulu, dimana pelanggaran kami, ideologi kami yang mana yang bertentangan dengan Pancasila,” ujarnya, Rabu (7/9). Baca juga: Kapolda Jatim: Pemrov Jatim Akan Larang HTI.
Terkait pendirian khilafah di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan Pancasila, ia menyatakan hal itu (khilafah) hanya tawaran, karena Indonesia itu banyak persoalan, seperti korupsi dimana-mana, penjualan aset, pelecehan seksual, dan penyakit sosial lainnya.
“Kami tidak pernah membahas Pancasila dalam kajian maupun buku-buku HTI, karena itu anggapan bahwa kami anti-Pancasila itu politis, sebab koruptor tidak disebut anti-Pancasila, penjual kekayaan alam seperti Freeport tidak juga disebut anti-Pancasila, jadi siapa yang makar itu?,” katanya.
Menurut dia, khilafah itu justru murni ajaran Islam yang memiliki akar historis di Indonesia. “Siapa yang mengamalkan Pancasilais? Orde Lama dengan demokrasi terpimpin justru menyeret Indonesia ke sosialisme sampai terjadi G-30-S/PKI, Orde Baru menyeret ke sekulerisme dan kapitalisme, dan Orde Reformasi ke neo-liberalisme,” katanya.
Sementara itu, Rektor UINSA Prof Abd A’la MAg menegaskan bahwa ideologi apapun tidak penting, namun ideologi tidak mengakui Pancasila memang tidak boleh hidup di Indonesia, sebab Pancasila itu dasar negara di Indonesia, apalagi sudah mengibarkan bendera yang beda dengan Pancasila.
“Kalau Pancasila dalam praktiknya masih ada penyimpangan, maka tidak berarti Pancasila itu perlu alternatif atau perlu diberi tawaran lain. Itu seperti ada maling masuk gerbong KA, masak KA-nya harus dibakar. Mestinya ‘kan cukup malingnya yang dicari,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengawal mahasiswa dari ideologi radikal melalui pusat pendampingan mahasiswa dan “ma’had” agar mahasiswa tetap berpijak pada Islam yang toleran, ramah, dan melestarikan NKRI.
“Kita pernah mengeluarkan dosen matematika yang radikalis,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
