Jakarta, Aktual.com – Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membongkar kasus reklamasi Teluk Jakarta. Dan menyeret otak korupsi tersebut.
“Harapannya KPK tidak setengah-setengah dan terus membongkarnya hingga menyeret otak grand corruption tersebut,” kata Sekretaris Jenderal Sya’roni melalui siaran pers yang diterima Aktual di Jakarta, Selasa (5/4).
Sya’roni mengungkapkan, uang suap yang akan diberikan kepada anggota DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi sebesar Rp2 miliar dari jumlah nilai proyek reklamasi yang berjumlah Rp300 triliun, maka bisa dikatakan hanya sekedar uang rokok saja.
“Dipastikan ada aliran suap yang lebih berlipat-lipat yang diterima oleh pihak penentu kebijakan yang lebih tinggi,” katanya.
Maka dari itu, Sya’roni berharap KPK mampu membongkar kasus tersebut hingga tuntas.
“Perlu diingatkan dengan tegas dan bila perlu diberi stabilo yang tebal bahwa KPK jangan tebang pilih, siapa pun yang terlibat harus dilibas,” tegasnya.
Selain itu, kata Sya’roni, KPK juga jangan melupakan Corporate Social Responsibility (CSR), yang diberikan PT Agung Podomoro kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membangun fasilitas di Ibu Kota.
“Bisa jadi CSR tersebut ada kaitannya untuk reklamasi Jakarta. Jangan sampai CSR dijadikan modus baru untuk menyuap para penentu kebijakan,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
