Jakarta, Aktual.com — Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) Sya’roni mengatakan penundaan keputusan Blok Masela merupakan bentuk pengingkaran komitmen Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, setelah berbulan-bulan berkutat dalam perdebatan yang sangat alot, akhirnya Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pengumuman posisi Blok Masela hingga 2018. Artinya dua tahun lagi presiden baru akan memutuskan.
Keputusan penundaan ini tidak berselang lama dari keputusan penundaan pembahasan revisi UU KPK. Hanya dalam rentang waktu 1 minggu presiden sudah 2 kali menunda keputusan penting yang ditunggu-tunggu publik.
Menurut Sya’roni, sikap presiden itu tak seperti saat awal menjabat, yang dengan cepat memutuskan suatu kebijakan meskipun memiliki konsekuensi yang sangat besar. Misalnya, soal kenaikan harga BBM pada November 2014.
“Saat itu publik dibuat takjub dengan keberanian presiden. Bahkan tidak sedikit yang kemudian menjustifikasi bahwa Jokowi merupakan antitesa SBY,” ujar Sya’roni di Jakarta, Selasa, (1/3)
Namun dalam sepekan ini, lanjutnya, jelas terlihat Jokowi yang sekarang berbeda dengan Jokowi di 2014. Ia menilai Jokowi kini lemah, padahal presiden hanya tinggal memilih masukan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang inginkan Onshore sedangkan Menteri ESDM Sudirman Said menghendaki Offshore.
“Jokowi sekarang, terlihat tidak berani mengambil keputusan. Padahal paparan yang disampaikan kedua belah yang berseberangan yakni sudah sangat jelas dan Jokowi tinggal menentukan memilih yang mana,”
“Sayang, Jokowi tidak berani mengambil keputusan dan akhirnya memutuskan untuk menundanya. Padahal, menunda belum tentu menyelesaikan masalah. Menunda hanya akan menumpuk masalah. Dan tidak ada jaminan jika sampai waktunya nanti pihak-pihak yang berseberangan akan mengubah sikapnya,” tegas Sya’roni
Sya’roni menilai menunda Blok Masela hanya menuai kerugian semua pihak. Investornya harus menunggu dalam waktu yang sangat lama.
Ia menambahkan, ini tidak sesuai dengan komitmen Jokowi yang akan mempermudah investasi asing. Rakyat Maluku juga harus menunggu lebih lama untuk bisa menikmati kekayaan alamnya.
“Menunda hingga 2 tahun jelas bukan keputusan yang tepat bagi Blok Masela. Penundaan ini jelas sebagai bentuk pengingkaran presiden terhadap komitmennya sendiri.”
Artikel ini ditulis oleh:
