Jakarta, Aktual.com — Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke 70 tahun, sejumlah catatan tidak ‘sedap’ khususnya 11 bulan pemerintahan Jokowi-JK terus menjadi sorotan publik.
Sekertaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan dibawah kendali mantan Gubernur DKI Jakarta telah gagal dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga pada pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
“Tidak hanya gagal mengelola APBN, pemerintahan sekarang ini pun gagal mengamankan kebutuhan pokok rakyat. Kalau ingin mengamankan kebutuhan pokok rakyat, Presiden Joko Widodo harus memenuhi janjinya memerangi spekulan serta kartel,” kata Bambang dalm keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (17/8).
Menurut dia, Presiden Jokowi harus legowo menerima penilaian publik yang negatif. Terutama karena penilaian itu mengacu pada data resmi dan fakta. Dikatakan dia, penyerapan anggaran hingga 31 Juli 2015 baru Rp 261 triliun, atau 32,8 persen, dari pagu APBN-P 2015 sebesar Rp 795,5 triliun.
“Dari data ini, jelas bahwa pemerintah gagal memaksimalkan peran APBN sebagai penggerak pembangunan dan motor pertumbuhan,” ujarnya.
Tak hanya di tingkat pusat, sambung Anggota Komisi III DPR RI itu, semua pemerintah daerah pun gagal memaksimalkan peran APBD. Hingga Agustus 2015, terdapat Rp 273 triliun dana pembangunan daerah yang mengendap di perbankan. Inilah bukti kegagalan pemerintah mengelola APBN dan APBD.
“Sehingga pengelolaan komoditi kebutuhan pokok rakyat pun terkesan lebih semrawut. Belum lagi persoalan daging sapi tuntas, kini muncul masalah pada komoditas cabai dan tomat. Tiba-tiba, terjadi lonjakan pada harga cabai rawit yang mencapai Rp 70.000 per kg. Gejala sebaliknya terjadi pada komoditi tomat. Harga tomat di tingkat petani anjlok hingga Rp 200 per kg. Padahal, di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, harga tomat dibanderol Rp 4.000 per kg,” beber dia.
“Kesemrawutan ini terjadi karena pemerintah selaku regulator tidak berani bertindak dan bersikap tegas. Petani yang masih lemah dibiarkan sendirian menghadapi para spekulan dan kartel dengan kekuatan modal yang tak terbatas,” tandas Bendahara Umum DPP Partai Golkar Munas Bali.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
