Jakarta, Aktual.co — Presiden RI, Joko Widodo mendengungkan poros maritim sebagai program unggulan pemerintah kabinet kerja. Pakar Ekonomi Politik dari Universitas Indonesia Ichsanuddin Noorsy menilai kebijakan ini belum jelas apakah untuk rakyat atau untuk sebuah proyek yang akan dikerjakan para kontraktor.
“Soal poros maritim kan ujung-ujungnya membangun pelabuhan dan pengadaan kapal. Apakah ini akan berimbas pada rakyat? Ini pertanyaan besar,” kata Ichsanuddin di Jakarta, Minggu (28/12)
Ichsanuddin menambahkan, ada lima masalah yang harus dipikirkan secara matang dalam menjalankan program poros maritim. Pertama yaitu, masalah ketersediaan kapal, karena Indonesia kenyataannya tidak punya kapal sehingga harus impor dari Cina (Tiongkok).
Masalah kedua, lanjut dia, terkait industri galangan dalam negeri yang tidak ada. Sektor ini justru dikuasai perusahaan asing.
“Masalah ketiga ini adalah soal pelabuhan. Ini harus dikaji benar jangan sampai kita seperti membangun gedung di dalam hutan. Membangun pelabuhan tapi akses jalan menuju ke pelabuhan itu tidak ada,” jelasnya menambahkan.
Ada pun masalah keempat terkait dengan industri otomotif dan IT kapal dan pelabuhan yang memang belum disiapkan.
“Persoalan terakhir adalah kita tidak punya uang. Buktinya negara harus utang dulu untuk membangun infrastruktur pelabuhan maupun pengadaan kapal. Nah, ketika semua mau dijalankan, Jokowi menaikkan harga BBM sehingga rakyat yang dikorbankan,” tuntas Ichsanuddin. (M. Sahlan)
Artikel ini ditulis oleh:
