Jakarta, Aktual.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) transparan terkait keterbukaan informasi penanganan perkara korupsi.
Menurut Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah, Kejaksaan mempunyai Sistem Manajemen Informasi Kejaksaan RI atau Simkari. Namun, belum sepenuhnya dioptimalkan dengan baik.
“Padahal Simkari bisa diakses melalui jaringan internet,” kata Wana saat meminta informasi penanganan korupsi di Kejagung, Rabu (30/9).
Menurutnya, sistem ini telah diuji di beberapa kantor perwakilan kejaksaan di berbagai provinsi sejak 2011-2013. Selain itu, berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan menyajikan data penanganan perkara korupsi kepada publik.
“Tapi sistem yang menghabiskan anggaran Rp 131,9 miliar itu tidak berjalan dengan baik,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
