Jakarta, Aktual.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK tidak memberikan keistimewaan terhadap pendaftar yang berasal dari institusi termasuk TNI dan Polri.
Hal itu, menurut Koordinator Divisi Hukum Emerson Yuntho agar tidak menimbulkan kesan negatif dalam tahap seleksi calon pimpinan KPK.
“Menurut kita sah-sah saja, siapapun bisa mendaftar sepanjang memenuhi syarat. Hanya yang kita titik beratkan pada pansel, jangan memberikan keistimewaan buat mereka yang berasal dari TNI dan Polri. Maupun institusi yang lain,” kata Emerson di kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (21/6).
Dia menegaskan seharusnya Tim Pansel KPK, kata Emerson, harus bisa profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
“Kalau memang syaratnya tidak terpenuhi, ya pangkas saja,” kata dia
Bahkan Eson sapaan akbrab Emerson pun menyesali sikap Tim Pansel KPK yang masih belum terbuka terkait nama-nama yang telah mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK. Seharusnya, kata dia, nama-nama pendaftar bisa dipublikasikan lebih awal agar masyarakat bisa memberikan masukan.
“Kalo sekarang menurut saya sih belum yah, itu juga yang kita sesalkan dari pansel dia tidak terbuka tuh. Itu idealnya yang memang harus dibuka paling tidak publik bisa memberikan peringatan. Tapi mungkin barangkali Pansel punya pandangan lain,” katanya.
Lebih lanjut diakui Eson, Pansel belum mau membeberkan nama-nama para pendaftar lebih awal lantaran takut para pendaftar di-bully atau didiskreditkan sebelum waktunya.
“Gak ada bos, pansel gak memberikan bocoran soal itu, sayangnya gak ada bos. Makanya kita minta tolong dibuka. Agar kita bisa memberi masukan sejak awal. Nah sayangnya mereka tidak mau. Alasannya khawatir kalau di-bully atau apa. Belum daftar tapi sudah didiskreditkan gitu. Nah itu khawatirannya,” tandasnya
Artikel ini ditulis oleh:
