Jakarta, Aktual.co —Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk mewajibkan seluruh rapat anggaran direkam dan diunggah ke situs Youtube. Rencana itu dilakukan dalam rangka transparansi dan juga mencegah terjadinya tindak korupsi di pemerintahan DKI.
“Kita sambut baik karena ini langkah yang sangat jarang. Langkah ini perlu diapresiasi,” ujar aktivis ICW, Tama S Lankun di Jakarta, Senin (1/12).
Tama berharap, program Pemprov DKI dalam keterbukaan informasi publik ini dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya bahkan ke pemerintah pusat. Pasalnya, pembahasan anggaran tersebut merupakan hal yang penting dalam kelanjutan pembangunan, terlebih lagi sering terjadi tindakan korupsi didalamnya, sehingga perlu untuk dilakukan transparansi.
Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Ahok mengusulkan kepada DPRD DKI menyetujui rencana pembahasan RAPBD 2015 untuk direkam dan diunggah ke Youtube agar semua rencana pembangunan Pemprov DKI khususnya dalam hal anggaran dapat diketahui publik.
“Kalau mereka protes tidak mau rapat anggaran dengan direkam tidak usah ada rapat RAPBD. Kita gunakan APBD tahun lalu,” ujar Ahok di Balai Kota, beberapa waktu lalu.
Namun ternyata, DPRD DKI juga menyetujui rencana tersebut. Salah satu anggota DPRD DKI fraksi PKS, Triwisaksana mengatakan, ia juga mendukung rencana itu dan tidak mempermasalahkan mengenai keterbukaan soal pembahasan anggaran dengan cara direkam dan diunggah.
“Tidak ada masalah soal rapat anggaran di DPRD untuk direkam,” ujarnya di Gedung DPRD DKI beberapa waktu lalu.
Artikel ini ditulis oleh:
