Jakarta, Aktual.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat adanya hukum sebab akibat antara dinasti politik dengan sumber pendanaan partai politik. Sebuah dinasti politik tentu jadi jaminan berjalannya roda pemerintahan parpol tertentu di daerah.
Menurut Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo peluang terbentuknya dinasti politik semakin terbuka jika parpol sudah dikuasai, caranya dengan menanggung biaya operasional. Alhasil, dukungan parpol dengan sendirinya akan didapat.
“Korupsi dinasti politik itu bermuara pada isu pendanaan. Pendanaan partai politik yang tidak pernah diketahui publik. Ini jadi fenomena korporatisme partai. Bagaimana partai dikuasai pengusaha, pendanaan dari pemilik perusahaan,” papar Topan di Jakarta, Sabtu (7/1).
Salah satu upaya untuk mencegah berdirinya sebuah dinasti politik, kata dia, ialah dengan menambah anggaran parpol. Dimana, ada dua aspek yang dianggap krusial dan berdampak pada keberlangsungan partai.
“Ada dua sasaran, pertama pendanaan operasional parpol, kedua pendanaan kampanye. Kalau pendanaan parpol ini pembiayaan reguler. Salah saturnya untuk kaderisasi,” terangnya.
Anggaran operasional partai harusnya diperhatikan oleh negara. Kalau dana kampanye, itu urusan calon. Pemerintah cukup mendorong perbaikan pengelolaan dan laporan parpol agar lebih akuntabel dan transparan.
Urusan laporan keuangan ini, parpol harus diperhatikan. Pemerintah pun harus mendesak partai menjalankan undang-undang dengan mempublikasikan laporan keuangannya.
“Sampai hari ini kita menuntut laporan keuangan parpol, tapi tidak diberikan. Padahal dalam UU parpol, mereka harus diudit oleh akuntan publik, dan hasilnya harus dipublikasikan,” pungkasnya.
(Zhacky Kusumo)
Artikel ini ditulis oleh:
