“Yang penting itu sistem politik diatur agar berjalan tanpa mahar ataupun politik uang. Itu yang menjadi akar masalah dan harus dibenahi,” tutur Almas.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono yang ditemui di lokasi yang sama, mengakui bahwa pelaksanaan pilkada melalui pemilihan langsung memerlukan modal yang besar, khususnya untuk publikasi calon kepala daerah dan selama masa kampanye.
Menurut dia, dalam pemilu partai akan lebih bertindak kepada pengumpulan suara, sementara untuk publikasi dan kampanye biasanya dibebankan kepada kandidat.
“Jadi, hal biasa jika partai bertanya dulu soal keadaan finansialnya kandidat yang mau maju,” tutur dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
