Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dikabarkan akan merombak susunan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai tersebut. Beberapa pejabat DPP yang dikabarkan dekat dengan Ketum terdahulu, Setya Novanto, akan dibuang.
Salah satu nama yang santer akan terlempar dari rezim Airlangga adalah Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
Ketika dikonfirmasi terkait hal ini, Idrus tampak pasrah dengan keputusan Airlangga.
“Semua bisa diganti, termasuk sekjen. Yang namanya revitalisasi semua bisa, enggak ada masalah,” kata Idrus di sela Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (19/12).
Terkait kepasrahannya, ia berdalih jika Airlangga dipilih menjadi Ketua Umum lantaran dirasa dapat membawa semangat perubahan dan peningkatan kinerja Golkar.
Ia menambahkan, seorang Ketua Umum harus memastikan mesin politik partainya berjalan dengan baik, termasuk jika harus merombak struktural partainya.
“Sehingga agenda-agenda politik bisa dihadapi dan kita pastikan memenangkan pertarungan Golkar pilkada legislatif dan presiden,” tuturnya.
Airlangga terpilih sebagai Ketum pada rapat pleno yang diadakan pada 13 Desember lalu. Rapat pleno tersebut digelar pada hari yang sama dengan pembacaan dakwaan terhadap Setya Novanto, yang menjadi Ketua Umum Golkar sebelumnya, atas kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Idrus menilai, tema sentral dari perubahan kepemimpinan Golkar adalah untuk menyatukan faksi-faksi yang ada di internal Golkar.
Ia berharap, Munaslub bisa menyelesaikan masalah, bukan justru menimbulkan masalah baru.
“Karena itu saya sudah katakan beberapa kali bahwa kita dari semua faksi yang ada, gerbong yang ada. Jangan satu pun dari antara gerbong itu berniat untuk menguasainya,” kata dia.
Rapimnas dan Munaslub digelar dalam rangka melaporkan hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang memilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto.
Beberapa agenda yang direncanakan, selain memilih ketua umum baru yakni perombakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, menyatakan ada peluang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar kali ini untuk membentuk kepengurusan hingga 2022.
Dalam Pasal 32 Anggaran Dasar Partai Golkar, Ace mengatakan bahwa kewenangan munaslub sama seperti munas yang membolehkan untuk membentuk kepengurusan baru dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
