Jakarta, Aktual.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta Presiden Joko Widodo untuk teliti dan tidak mengulangi kesalahannya dalam mengangkat menteri ESDM defenitif. Namun bukan berati suatu pembenaran untuk terlalu lama mengambil keputusan.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menjelaskan, penggantian Sudirman Said dengan Archandra Tahar, yang ternyata terdapat unsur pelanggaran perundang-undangan, mengindikaskani kalau Presiden kurang cermat, lalai dan mengabaikan tuntutan reformasi kelembagaan dan peraturan di sektor energi dan pertambangan Indonesia yang mengalami salah kelola.

“Sekalipun pengangkatan menteri adalah hak prerogratif Presiden tetapi penggunaan hak tersebut hendaknya dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, akal sehat dan bertanggungjawab. Sehingga tidak boleh mengulangi kesalahan lagi,” kata Fabby, Kamis (6/10).

Kemudian katanya, sektor ESDM merupakan bagian yang krusial bagi negara, terlebih banyak program Jokowi berkaitan dengan sektor ini, apabila Presiden tidak cermat dan kembali salah dalam memilih, maka akan menjadi batu sandungan bagi Presiden untuk mentuntaskan janji-janji yang tertuang dalam Nawa Cita di sektor energi dan pertambangan, termasuk dalam hal pemberantasan mafia migas dan tambang, serta membangun kedaulatan energi nasional.

Untuk itu lanjutnya, perlu kiranya Presiden menimbang dan memilih menteri ESDM dari kalangan profesional, menguasai persoalan di sektor energi dan pertambangan, teruji kemampuannya, dan memiliki integritas yang baik.

“Yang berlatar profesional, memiliki rekam jejak yang bersih, memiliki kredibilitas yang teruji, dan dapat diterima serta dihargai oleh pelaku di sektor energi,” tandasnya.

Dadangsah

(Arbie Marwan)