Jakarta, Aktual.com-Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung menyebut langkah hukum praperadilan yang diajukan tersangka kasus e-KTP Setya Novanto sebagai petaruhan bagi Partai Golkar.
Akbar menyebut dirinya mendukung dan berharap langkah hukum yang diambil Novanto berhasil. Lantaran status hukum Ketua Umum Partai golkar itu tidak lagi dipersoalkan.
Kendati demikian, Akbar khawatir jika praperadilan tersebut kemudian gagal, tentu saja perubahan di internal Golkar harus dilakukan, termasuk soal jabatan Novanto yang menjabat sebagai ketua umum Golkar.
“Tapi kalau seandainya praperadilan tidak berhasil, nah ini momentum yang sangat peting yang harus menjadi perhatian kita untuk melakukan perbaikan bahkan perubahan kepemimpinan ke depan,” kata Akbar, di Jakarta, Minggu (6/8).
Saat ini Akbar mengaku jika elektabiltas Partai Golkar terus menurun secara signifikan sejak ditetapkannya Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Oleh karenanya Akbar berpendapat sangat dibutuhkan langkah-langkah perbaikan agar elektabilitas Partai Golkar kembali naik.
Akbar mengingatkan jika sejarah mencatat jika Partai Golkar sebagai partai berpengalaman apalagi di zaman Orde Baru, dengan kemenangan enam kali pemilu yang selalu meraih suara di atas 60%.
Pada Era Reformasi, ketika Partai Golkar mendapat tekanan pun, tetapi masih dapat bertahan dan tetap eksis berada dalam jajaran partai berpengaruh di Indonesia, bahkan menjadi partai pemenang Pemilu di 2004 silam.
“Bahkan pernah jadi pemenang di 2004. Ini kan bisa jadi modal yang amat penting, karena itu ini harus kita jaga terus, karena itu saya termasuk orang yang betul-betul menginginkan Golkar setidak-tidaknya tetap dalam posisi 2 besar, syukur-syukur bisa jadi pemenang,” harap Akbar.
Akbar pun berharap kepada seluruh stakeholder Golkar untuk tetap memiliki komitmen yang sama, tekad dan visi yang sama agar kembali mendapatkan dukungan masyarakat dan meraih suara besar.
Soal Munaslub, Akbar menyebi\ut langkah itu tepat jika ingin melakukan perubahan besar di Partai Golkar. Ditambah lagi saat tren Golkar terus menurun,
Akbar menilai bahwa Munaslub seharusnya dapat segera digelar.
“Kalau melakukan perubahan kepemimpinan ya institusi paling valid, paling sah untuk menetapkan adanya perubahan, ya lembaga munas atau munas luar biasa,” tegas Akbar.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
