Jakarta Aktual.com – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bakal melakukan penilaian kembali aset-aset atau revaluasi aset yang ada di lingkungan kementerian/lembaga (K/L).
Jika pemerintah jadi melakukan program revaluasi aset, maka pemerintah sudah mengikuti program dari dulu yang pernah dilakukan mantam Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya di era Joko Widodo, Rizal Ramli.
Rizal sendiri pernah melakukan kebijakan revaluasi aset terhadap beberapa BUMN dan hasilnya sangat luar biasa. Ada penambahan triliunan yang masuk ke kas perusahaan itu dari program revaluasi aset tersebut.
Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, bahwa aset Barang Milik Negara (BMN) terakhir kali direvaluasi sekitar 10 tahun lalu.
“Semoga pemanfaatan BMN sebagai underlying asset akan lebih efisien juga,” ujar Isa pada acara peluncuran Program Revaluasi BMN, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/8)
Dia menegaskan, penilaian kembali BMN diharapkan dapat menghasilkan nilai BMN yang update, database BMN yang lebih baik, guna kepentingan pengelolaan BMN mendatang.
“Serta program ini diharapkan mampu mengindentifikasi aset idle guna dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan mampu mendorong penggunaan BMN sebagai underlying asset penerbitan SBSN atau sukuk secara lebih efisien.
Demi kelancaran pelaksanaan penilaian kembali BMN, kata dia, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna barang bertanggung jawab untuk menyiapkan data awal dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk melakukan inventarisasi BMN.
Setelah itu barulah melaksanakan tindaklanjut hasil revaluasi BMN termasuk updating nilai BMN di dalam laporan keuangan atau pemanfaatan aset idle serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revaluasi BMN dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
Selain itu, Isa juga menekankan jika pelaksanaan program bersekala nasional ini harus dilakukan bersama-sama demi mewujudkan nilai untuk negeri agar Indonesia menjadi lebih hebat. Sehingga dirinya mengharapkan dukungan dari seluruh pihak terkait agar penilaian kembali atau Revaluasi ini bisa dilakukan lebih akuntable dan diselesaikan tepat waktu.
“Penilaian BMN adalah pekerjaan bersama, dan juga harus melalui beberapa tahapan. Mulai dari penyiapan data awal inventarisasi penilaian BMN, penyusunan pelaporan tindak lanjut hasil inventarisasi, hingga pelaksanaan pelaporan pelaksanaan,” jelasnya
Program berskala nasional ini juga akan berlangsung selama dua tahun yakni tahun 2017 dan 2018 dengan melibatkan 313 tim penilai atau sekira 900 pegawai. Dalam kurun waktu tersebut pemerintah akan melakukan penilaian terhadap 934.409 item BMN yang berupa 108.525 bidang tanah, 444.801 item gedung dan bangunan serta 391.075 item jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh sampai 31 Desember 2016.
Tahun lalu saat Rizal Ramli di pemerintahan Jokowi, dirinya mengusulkan di Sidang Kabinet untuk melakukan revaluasi asset. Tapi sayangnya menteri perekonomian yang lain tidak setuju. Hanya dia dan Presiden Jokowi yang mau. Padahal dengan revaluasi aset BUMN itu mendongkrak aset sebanyak Rp800 triliun. Namun sayangnya tak semua ikut.
“Dan kebijakan itu, penerimaan pajaknya juga naik Rp32 triliun. Jadi kalau BUMN itu semua melakukan revaluasi asset, maka tak perlu ada lagi suntikan PMN (penyertaan Modal Negara). Itu cara lebih canggih untuk menggenjot BUMN, tanpa PMN,” kata Rizal.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
