Jakarta, Aktual.com – Pemerintah mengambil langkah strategis menekan ketergantungan pada aspal impor hingga 50 persen untuk menghadapi potensi gejolak energi global. Kebijakan ini dilakukan melalui penguatan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya dalam negeri dimaksimalkan di tengah ketidakpastian geopolitik global, terutama di kawasan Timur Tengah.
“Sesuai arahan Presiden, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar. Apa yang kita miliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama,” kata Dody.
Menurut data Kementerian PU, kebutuhan aspal nasional pada 2024 mencapai 1,056 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun. Saat ini, sekitar 78 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor.
Untuk menekan ketergantungan impor, pemerintah mendorong penggunaan Asbuton olahan minimal 30 persen dalam campuran beraspal atau dikenal dengan skema A30. Langkah ini diproyeksikan dapat menurunkan impor aspal hingga 50 persen.
Selain mengurangi ketergantungan impor, pemanfaatan Asbuton juga diharapkan memberikan dampak ekonomi signifikan: menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun, meningkatkan penerimaan pajak sekitar Rp1,6 triliun per tahun, serta mendorong penguatan industri dalam negeri melalui pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.
“Selain memperkuat ketahanan pasokan, kebijakan ini juga menjaga stabilitas biaya pembangunan infrastruktur nasional di tengah lonjakan harga akibat gejolak energi global,” tambah Dody.
Pemerintah optimistis langkah ini tidak hanya mendorong efisiensi biaya, tetapi juga meningkatkan kemandirian industri aspal nasional, memperkuat ketahanan energi, dan mendukung pembangunan jalan berkualitas di seluruh Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
