Petani membawa garam menggunakan gerobak dorong saat panen di Desa Tasikharjo, Kaliori, Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (19/9). Menurut petani panen Garam pada tahu ini yang terhitung mulai pada bulan Juni akan lebih panjang masa panennya dan di perkirakan sampai bulan November hal ini akibat dampak fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau lebih panjang. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/nz/15.

Jakarta, Aktual.com – Peneliti INDEF Nailul Huda mengatakan, kelangkaan garam industri hendaklah menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk selalu membuat kebijakan yang melihat kondisi dimasa medatang, agar tepat pada akar permasalahan.

Menurut dia, kebijakan Impor bukan sebagai soluai tepat untuk ketahanan pangan nasional. Selain beresiko biruk pada perekonomian, hal ini juga rentan tindak korupsi.

“Jadi pemerintah sudah bisa memprediksi adanya kelangkaan ini dan sudah menyiapkan stok garam industri. Dan juga pemerintah harus membangun infrastruktur produksi dan pemberdayaan petani,” kata dia secara tertulis, Senin (31/7).

Mengenai kebijakan impor mendapat penolakan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI di Jakarta. Dia mengingatkan tragedi korupsi yang perna terjadi pada PT Garam.

“Ingat kisah lalu, bahwa Dirut PT Garam Achmad Boediono menjadi tersangka atas kasus penyelewengan impor garam. Bukan menambah kesejahteraan petambak garam rakyat, namun justru semakin meminggirkan mereka terhadap mekanisme pasar,” kata Wakil Sekjen KNTI Niko Amrullah.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu