‘INDEF: Ada Yang Salah Dari Konsep Tim Ekonomi Jokowi – JK’
Jakarta, Aktual.com – Pengamat Ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, tiga tahun dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, indikator kesejahteraan ekonomi bangsa tidak sama sekali menunjukan perbaikan secara nyata.
Rakyat di ‘paksa’ merelakan berbagai subsidi di hilangkan untuk menaikan belanja infrastruktur, namun hal tersebut justru malah semakin meningkatkan hutang negara.
“Jadi bisa dibayangkan pemerintah berhutang dan hutangnya sekarang 3800 triliunan lebih, lihat sebentar lagi akan menjadi 4000 triliun. Sudah hutang, hutangnya digunakan untuk infrastruktur tetapi kalau infrastruktur dikuasai pemain skala besar maka penyerapan tenaga kerjanya hampir tidak dirasakan sama sekali. Itu yang terjadi sekarang,” kata Bhima dalam agenda diskusi publik bertema ” Peluang Reshufle Di Ujung Pemerintahan” di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (23/11).
“Jadi dari segi kesejahteraan dari indikator ekonomi itu memang ada yang salah dari konsep dari tim ekonomi pak Jokowi-JK,” sambungnya.
Selain itu, Bhima juga mempertanyakan urgensi dan prioritas sejumlah pembangunan infrastruktur di Indonesia, diantaranya pembangunan jalan tol trans Sumatera yang diklaim dapat menurunkan biaya logistik.
“Coba lihat, tol trans Sumatera tidak berhubungan dengan pusat industri paling besar, salah satunya yang paling besar di Indonesia yaitu Batam. Ngga nyambung. Jadi Infrastruktur itu untuk apa ?,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berimiplikasi pada ekonomi dan pada masyarakat lokal.
“Bagaiman mungkin dalam tiga tahun infrastruktur dibangun ekonomi kita pertumbuhannya flat atau stagnan di 5 persen. Bukankah infrastruktur itu juga butuh besi dan baja ?, bukankah infrastruktur butuh semen ?. Besi dan baja sepanjang 2016 negatif pertumbuhannya. Industri semen sekarang mengalami over capasity atau melebihi kapasitas produksi sehingga beberapa pabrik semen kapasitas produksinya terpaksa untuk dipangkas atau diturunkan. Jadi kalau kita bicara soal logika ekonomi yang ingin dibangun itu sebenarnya apa dan apa alasannya itu sampai sekarang tidak jelas,” tegasnya.
“Artinya, dalam tiga tahun sudah tahu pembangunan infrastruktur ini salah sasaran tetapi tetap terus dilanjutkan. Ini yang kemudian kita complain,” pungkasnya.
Berikut cuplikannya:
Reporter: Warnoto
