Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi nasional pada Juni 2017 sebesar 0,69 persen disebabkan oleh kenaikan tarif listrik, tarif angkutan udara dan angkutan antarkota. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Pada APBN 2017, pemerintah memang mencabut subidi listrik kapasitas 900 volt ampere (VA), sehingga tarif dasar listrik (TDL) naik sejak awal bulan ini.

Namun kemudian, terkesan politis, pemerintah pun menggelontorkan subsidi listrik sebanyak Rp7 triliun di APBN Perubahan 2017 ini. Pola pikir pemerintah ini dianggap aneh dan tak konsisten.

“Sejak awal tahun, klaim pemerintah (anggaran) bengkak karena belanja Asian Games. Tapi lucunya belanja subsidi untuk energi dinaikkan, padahal sebelumnya dicabut karena katanya membebani. Ini ada apa? Jangan-jangan pemerintah ada kepentingan lain,” cetus ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, di Jakarta, Rabu (12/7).

Bhima melihat memang, kepentingan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) di APBNP itu terkesan politis, karena sudah akhir 2017.

“Jadi ini diam-diam. Memang masih oke adanya subsidi listrik. Tapi saya tidak dapat logikanya. Ini ada apa nih? Padahal kalau ngomongnya Jokowi justru subsidi energi ingin dialihkan ke subsidi non energi. Ini bentuk inkonsistensi pemerintah,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS