Kekhawatiran Presiden Joko Widodo terhadap dunia investasi tidak bisa dibendung, hingga pada sidang kabinet tercetus kecemasannya melihat gejala yang menghambat investasi oleh regulasi yang dikeluarkan ditingkat kementerian. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Ekonom Indef, Abra Talattov mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta dana haji digunakan langsung untuk investasi di infrastruktur oleh Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pasalnya, kebijakan itu sangat tak tepat. Bahkan yang ada hanya akan merugikan dana umat itu. Untuk itu, pemanfaatan dana haji untuk investasi infrastruktur semestinya dikaji terlebih dahulu secara komprehensif.

“Karena dana umat yang diamanahkan pengelolaannya pada BPKH itu tidak boleh sembarangan ditempatkan pada produk-produk infrastruktur yang selama ini kita ketahui berisiko tinggi,” tandas Abra kepada Aktual.com, di Jakarta, Selasa (1/8).

Apalagi BPKH itu kan baru terbentuk dan dilantik pengurusnya belum lama ini. Sekarang ini, kata dia, semestinya BPKH itu lebih baik fokus pada tata kelola lembaga seperti SOP kegiatan BPKH, membentuk kode etiknya, dan membentuk komite etik BPKH.

“Karena jangan sampai BPKH (yang mengelola dana haji itu) dibajak oleh oknum yang melakukan kecurangan (fraud), sehingga merugikan & menghilangkan kepercayaan masyarakat atas BPKH,” jelas dia.

Dia menegaskan, dalam hal pengelolaan dana haji untuk investasi, BPKH harus membuat kajian keekonomian baik investasi pada sektor keuangan ataupun sektor riil berupa proyek-proyek infrastruktur.

“Karena BPKH itu harus mencermati risiko krisis ekonomi & moneter (dalam investasi dana haji), baik bersumber dari domestik maupun global. Dan risiko investasi infrastruktur itu akan besar imbas negatifnya (kerugian) terhadap dana umat yang dikelola BPKH itu,” cetus dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS